.webp)
Rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kembali mencuat di tengah isu efisiensi energi dan krisis global. Namun, pemerintah akhirnya menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap diutamakan dilaksanakan secara tatap muka atau offline.
Keputusan ini diambil untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah penurunan hasil belajar siswa. Lalu apa alasan dibalik dibatalkannya sekolah daring? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Alasan Sekolah Daring Batal
Dirangkum dari detikNews, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menegaskan bahwa pembelajaran siswa harus tetap berjalan luring.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan ini adalah hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah serta Kementerian Agama. Pratikno menyebut memang pernah ada diskusi soal kemungkinan metode hybird pembelajaran daring dan luring.
Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan pembelajaran daring tidak menjadi suatu urgensi sekarang ini.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," jelas Pratikno.
Wacana Sekolah Daring Sempat Muncul karena Efisiensi BBM
Sebelumnya, opsi sekolah daring sempat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Namun seperti yang dilansir dari detikNews, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara matang agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
Menurut Rerie, rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh para pelaksananya di lapangan.
Melihat pelaksanaan PJJ saat Covid-19 lalu, Rerie menjelaskan bahwa guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring dan akhirnya kualitas belajar murid menurun.
"Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang," ujar Rerie.
Selain kesiapan SDM, kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan.
Tahun 2025 lalu, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan. Perangkat tersebut pun telah dilengkapi dengan penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.
Meski begitu, Rerie berpendapat bahwa para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut.
