.webp)
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) sempat mengultimatum Iran agar dalam waktu 48 jam segera membuka kembali Selat Hormuz. Bila hal itu tidak dilakukan, pembangkit listrik Teheran akan diserang. Menanggapi itu, Militer Iran balik mengultimatum AS akan menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika AS menargetkan pembangkit listriknya.
Dilansir dari detikNews mengutip AFP, Senin (23/3/2026), Trump telah memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali selat tersebut yang secara efektif telah ditutup sejak dimulainya perang yang dipicu pada 28 Februari oleh pemboman AS-Israel terhadap Iran.
Perang tersebut sejak itu telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, dengan Iran menanggapi serangan drone dan rudal terhadap Israel dan kepentingan AS di kawasan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilaksanakan... Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya, dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah.
Militer mengatakan mereka juga akan menyerang "pembangkit listrik, energi, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)" Israel, bersama dengan pembangkit listrik di negara-negara regional yang menampung pangkalan AS dan perusahaan dengan pemegang saham AS.
Ditambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan diambil "untuk membela negara kita dan kepentingan bangsa kita".
Lalu lintas melalui selat vital tersebut--yang biasanya dilalui oleh 20% minyak mentah dan gas alam cair dunia--telah hampir terhenti sejak awal perang.
Sejumlah kecil kapal yang mampu melewatinya--sekitar 5% dari volume sebelum perang. Demikian menurut perusahaan analisis Kpler.
Pasukan Iran telah menyerang beberapa kapal, dengan mengatakan bahwa mereka gagal mengindahkan "peringatan" untuk tidak melewati jalur air tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk lewat, sambil memperingatkan bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang menurut mereka telah bergabung dalam "agresi" terhadapnya.
Parlemen Iran sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan bea masuk pada pelayaran melalui selat tersebut, dengan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa lalu lintas maritim "tidak akan kembali ke status sebelum perang".
Baca selengkapnya di sini.
