Terjadi Lagi MBG Berbelatung dari SPPG Tulusrejo 2 Kota Malang

Malang -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang menjadi sorotan tajam setelah ditemukan ulat atau belatung pada menu makanan yang dibagikan kepada siswa. Temuan ini bahkan terjadi dua hari berturut-turut dari penyedia yang sama, memicu keluhan wali murid sekaligus perhatian serius dari pemerintah daerah.

Temuan tersebut pertama kali mencuat setelah seorang wali murid mendokumentasikan adanya belatung pada menu macaroni schotel yang dikemas dalam thinwall. Video dan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan makanan yang seharusnya dikonsumsi siswa itu diduga dihinggapi ulat.

"Sudah dua kali berturut-turut ini menu ada belatungnya. Yang bersangkutan (pihak SPPG) harus bertanggungjawab," kata wali murid seperti dilihat detikJatim di media sosial, Sabtu (7/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, keluhan serupa juga muncul dari wali murid terkait temuan belatung pada menu puding stroberi yang dibagikan kepada siswa pada Rabu (3/3/2026). Hanya berselang sehari, laporan baru kembali muncul terkait menu macaroni schotel pada Kamis (4/3/2026).

Kedua menu tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tulusrejo 2 di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Satgas MBG Turun Tangan

Menanggapi laporan tersebut, Satgas MBG Kota Malang yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso langsung melakukan pengecekan serta meminta klarifikasi dari pihak SPPG.

"Kita berkoordinasi dengan korwil dan kepala SPPG yang merupakan instrumen dari BGN untuk lebih mengintensifkan lagi aspek jaminan kualitas dari setiap produk yang dihasilkan," kata Erik saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).

Erik menjelaskan bahwa dari laporan yang diterima, hanya ditemukan satu kemasan macaroni schotel yang terdapat ulat dari total ribuan porsi yang didistribusikan.

Pada hari tersebut, SPPG Tulusrejo 2 diketahui mengirimkan 2.319 porsi menu MBG ke 12 sekolah dengan variasi makanan berupa kebab ayam, macaroni schotel, tempe goreng, susu, dan buah apel.

"Hanya terdapat 1 temuan pada satu kemasan macaroni diantara 2.319 porsi yang disediakan," pungkas Erik.

Menurut penjelasan pihak SPPG, proses pembuatan macaroni schotel telah melalui dua tahap pengukusan. Macaroni dikukus terlebih dahulu, kemudian setelah dimasukkan ke dalam wadah dilakukan pengukusan kembali.

Pihak SPPG juga menyebut bahwa belatung tersebut diduga tidak berasal dari makanan.

"Temuan tidak berasal dari dalam thinwall, tetapi di luar dan pengelola sudah menggunakan cara dua kali kukus. Kesimpulannya ulat (belatung) bukan berasal dari macaroni schotel," jelasnya.

Meski demikian, Satgas MBG tetap memberikan peringatan keras kepada SPPG Tulusrejo 2 agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami memberikan peringatan tegas untuk tidak sampai terulang case (peristiwa) yang sama," tegasnya.

Pemkot Siapkan Evaluasi dan Rekomendasi ke Pusat

Sorotan terhadap kualitas makanan MBG juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG yang bermasalah.

"Sanksi bukan dari kita, tapi langkah kita untuk mengevaluasi. Dan tentu kita juga sudah terus sampaikan ke sekolah-sekolah untuk berani menolak kalau ada makanan-makanan yang tidak layak seperti belatung, basi, dan lain sebagainya," ujar Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).

Ali mengatakan, langkah evaluasi tersebut juga merupakan masukan dari DPRD Kota Malang agar SPPG yang tidak memenuhi standar operasional segera ditindak.

"Seperti masukan dari teman-teman dewan, kita akan merekomendasikan BGN mengevaluasi SPPG yang tidak sesuai standar itu. Jadi kewenangan kita sampai di sana," tegasnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga berencana membentuk satgas khusus yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tim tersebut akan memantau seluruh rantai pasok makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian ke sekolah.

"Hasil evaluasi itu nanti akan dianalisis, kemudian kita keluarkan rekomendasi resmi untuk disampaikan ke SPPG atau langsung ke BGN sebagai bahan evaluasi bersama," jelas Ali.

Pemkot dan DPRD Buka Kanal Aduan

Untuk memudahkan masyarakat melaporkan persoalan terkait MBG, Pemkot Malang juga membuka berbagai kanal pengaduan. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi wali murid yang menemukan masalah pada menu makanan yang dibagikan kepada siswa.

"Makanya rencana tadi kita membuat satgas itu. Ada dari Dispangtan, kesehatan untuk semuanya, hotline-hotline yang kita gunakan," ujar Ali kepada wartawan.

Selain melalui saluran resmi pemerintah, masyarakat juga dipersilakan menyampaikan laporan melalui media sosial wali kota maupun wakil wali kota.

"Atau secara pribadi bisa langsung disampaikan ke media sosial kami, Pak Wali atau saya langsung, nanti bisa langsung kita tindaklanjuti," ungkap Ali.

Menurut Ali, berbagai kanal tersebut diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat untuk melapor.

"Tidak ada lagi alasan ketakutan karena banyak ruang untuk menyampaikan demi kebaikan bersama," tegasnya.

Langkah serupa juga dilakukan DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan pihaknya membuka kanal aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan persoalan terkait program MBG.

"Pada prinsipnya kami membuka diri 24 jam untuk aduan. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa buka kanal aduan khusus," kata Amithya.

Ia memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin menyampaikan keluhan.

"Ini kan makanan yang dikonsumsi, bukan sesuatu yang hanya dipakai. Tujuan program ini baik, maka esensi baiknya juga harus benar-benar dijaga," pungkasnya.