.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa 45% bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Gus Ipul menyampaikan itu secara blak-blakan di hadapan pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk, di Pendopo KRT Sosro Koesoemo Pemkab Nganjuk.
"Ini data dari Dewan Ekonomi Nasional, merangkum dari banyak data, kesimpulannya 45% bansos keluarga harapan tidak tepat sasaran. Kita mari jujur aja dulu," ungkap Gus Ipul, Sabtu (28/2/2026).
Mantan Wakil Gubernur Jatim itu juga mengungkapkan bahwa program PIP, gas elpiji subsidi 3 kilogram, juga subsidi listrik juga banyak yang tidak tepat sasaran. Menurutnya bantuan-bantuan itu selama dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, lanjut Mantan Wali Kota Pasuruan itu, ada the invisible people atau orang yang sebenarnya berhak menerima manfaat justru tidak terdata sebagai pihak yang seharusnya berhak menerima bantuan.
Itu lah yang menurutnya menjadi alasan utama bagi pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Dulu Kemensos punya data sendiri, pemprov data sendiri, pemkab sendiri. Sekarang ini ada DTSEN yang setiap saat berubah dan dinamis. Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas. Data pagi dan sore bisa berubah. Jadi saya ajak Bapak Bupati Nganjuk, lurah dan kades untuk bergerak bersama memutakhirkan data," ujarnya.
Selain pendamping PKH, Gus Ipul juga sengaja mengundang seluruh petugas operator input data tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Nganjuk dalam kunjungan itu. Dia menyebutkan bahwa mereka merupakan ujung tombak keakuratan data penerima manfaat.
"Meleset atau tidaknya data penerima manfaat itu tergantung dari teman-teman operator ini," imbuhnya.
Pemutakhiran data dia sebut bukan menjadi tugas Kemensos saja, melainkan juga bupati, lurah, kades dan operator, serta juga bisa melibatkan masyarakat umum melalui fitur usul-sanggah di aplikasi DTSEN.
"Jadi nasib saya tergantung bupati/walikota. Nasib bupati/walikota tergantung lurah/kades, dan nasib lurah/kades tergantung operator yang menginput," tukas Gus Ipul.
Untuk diketahui, kedatangan Mensos Gus Ipul ke Nganjuk selain untuk memperkuat tata kelola data kemiskinan di daerah juga membawa misi pendidikan lewat sosialisasi Sekolah Rakyat (SR).
SR sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) nilainya mencapai Rp 911 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Brantas Abipraya ini ditargetkan mulai beroperasi tahun ajaran 2026/2027 tanpa membebani APBD Kabupaten Nganjuk.
