.webp)
DPRD Kota Malang memberikan teguran keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul adanya keluhan dari sejumlah wali murid mengenai menu MBG yang diberikan selama bulan Ramadan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak boleh bersikap pasif atau sekadar melakukan seremonial di awal peluncuran program MBG.
Sebagai program strategis nasional, lanjut Ginanjar, kesuksesan MBG di tingkat lokal sangat bergantung pada pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Pemkot Malang mempunyai hak kontrol di lapangan, bisa melakukan sidak langsung ke dapur, karena ini program nasional, kita harus mensukseskan program ini," tutur Ginanjar kepada detikJatim, Kamis (26/2/2026).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang ini mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) dan pengelola dapur tidak mengabaikan prosedur baku. Pihaknya juga menekankan bahwa kesalahan manajemen di tingkat bawah bisa berdampak fatal pada citra program secara nasional.
"Kami menghimbau kepada SPPG, jangan sampai adanya kesalahan dapur atau manajemen dapur mencederai program nasional yang bagus ini. Pemerintah kota punya hak kontrol di lapangan, lakukan sidak langsung ke dapur-dapur," tegasnya.
Komisi D DPRD Kota Malang juga menyoroti temuan kasus di beberapa daerah lain di Jawa Timur di mana terjadi kesalahan operasional hingga menyebabkan kasus keracunan. Menurut Ginanjar, hal itu terjadi karena pemerintah daerah setempat terkesan lepas tangan mengawal program pemerintah pusat.
"Pemkot Malang harus total jangan lepas tangan karena ini program nasional," tuturnya.
Sementara terkait keluhan menu kering selama Ramadan, politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa alasan teknis tidak boleh mengorbankan kualitas gizi. Ia menyebut setiap dapur seharusnya sudah memiliki acuan menu dari ahli gizi yang kompeten.
"Meskipun makanan kering, gizi harus tetap terpenuhi. Protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin harus ada. Ahli gizi di tiap dapur harusnya sudah punya acuan makanan yang cocok untuk bulan puasa, jangan diabaikan," tambahnya.
DPRD juga menilai peran Pemkot Malang saat ini masih terkesan hanya mengawasi secara intens di awal saja. Ginanjar meminta adanya perubahan mindset agar Pemkot Malang terlibat total dalam mendukung operasional harian. Mulai dari pemenuhan standar gizi hingga masalah kebersihan lingkungan dan limbah.
"Pemkot jangan hanya seremoni di awal saja. Secara berkala harus dilakukan supporting dan monitoring. Kita harus mendukung program ini dengan cara memastikan dapur-dapur menjalankan prosedur yang benar," tegasnya.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi juga menyoroti pembagian menu MBG kering oleh sejumlah dapur penyedia selama bulan puasa di Kota Malang. Pihaknya menemukan masih ada dapur yang tidak menjalankan standar pelayanan optimal. Dia menilai sebagian menu yang dibagikan kurang layak, tidak higienis, dan belum memenuhi prinsip gizi yang seharusnya jadi prioritas utama.
Menurut Suryadi, bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan justru menurunkan mutu dengan alasan efisiensi. Sementara kebutuhan anak-anak, khususnya terkait asupan makanan yang aman dan bergizi, harus menjadi perhatian utama.
"Bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Semestinya pelayanan justru ditingkatkan, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas," kata Suryadi terpisah.
Suryadi meminta seluruh dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh dan segera berbenah. Pihaknya juga memberikan peringatan tegas kepada dapur yang memanfaatkan kebijakan menu kering untuk menekan kualitas. Jika tidak ada perbaikan nyata maka ia menilai pemutusan kontrak kerja sama merupakan langkah yang patut dipertimbangkan.
"Tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun," pungkasnya.
Sebelumnya, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang yang diberikan saat Ramadan dikeluhkan orang tua. Jajanan kering yang menjadi pengganti menu saat puasa dianggap tidak layak.
Keluhan juga disampaikan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang Supriyanto. Menu MBG yang diterima pada hari pertama berupa roti abon, jeruk, dan kering tempe.
"Harusnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Seperti keseimbangan antara proteinnya harus ada. Jadi harapan kami MBG ada, namun untuk kualitasnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi," ungkap Supriyanto.
(auh/dpe)
