.webp)
Aksi demonstrasi buruh rokok dan petani tembakau di Pamekasan ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama perwakilan Bea Cukai serta jajaran kepolisian, Selasa (10/2/2026).
Bupati Pamekasan menyatakan setuju dengan poin tuntutan yang disampaikan Kholili, selaku koordinator lapangan aksi. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal aspirasi petani dan buruh tembakau hingga ke pemerintah pusat.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada para petani dan buruh tembakau karena perhatian terhadap sektor pertanian, khususnya tembakau, dinilai belum maksimal. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pemerataan pembangunan, padahal sekitar 67 persen wilayah Pamekasan merupakan lahan pertanian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan bahwa, kemiskinan di Kabupaten Pamekasan pada awal 2026 telah mengalami penurunan. Pemerintah daerah optimistis kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
Terkait delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi, pemerintah daerah berencana melakukan pembinaan terhadap LSM serta menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dalam setiap aktivitas sosial.
"Kami sepakat dengan tuntutan tersebut, mari kita bersama berjuang, saya siap ke Jakarta," kata bupati.
Sementara itu, pihak Bea Cukai menyampaikan, kebijakan terkait Sigaret Kretek Mesin (SKM) murah telah masuk dan dibahas di tingkat pusat.
Menanggapi tuntutan terkait dugaan arogansi petugas, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Triyulianto menegaskan bahwa setiap aksi harus dilakukan sesuai aturan hukum. Aparat akan bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.
"Kalau saudara-saudara merasa dirugikan oleh oknum oleh ormas segera laporkan," tegas Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Triyulianto.
Massa berharap ada kepastian dari pemerintah dalam memperjuangkan nasib buruh rokok dan petani tembakau. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah demi menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat Madura.
