.webp)
Partai Demokrat buka suara soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di sejumlah kementerian. Demokrat menyebut seluruh kadernya bekerja dengan baik.
"Urusan reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami menyampaikan apakah ada reshuffle atau tidak? Bahkan kalaupun ada portofolio baru atau nomenlaktur baru itu undang-undang sudah mendelegasikan ke Presiden. Jadi yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian me-reshuffle bahkan menambah kementerian itu hak dari presiden, kami mendukung saja apapun keputusan presiden," kata Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron saat menghadiri acara Retreat DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Herman menegaskan di tengah kabar reshuffle, kader Partai Demokrat yang duduk di kursi kementerian baik sebagai menteri atau wakil menteri telah bekerja dengan baik dan maksimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kami pastikan bahwa menteri-menteri dari Partai Demokrat, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Ekraf, Menteri Transmigrasi, Menteri PU, Wakil Menteri ATR BPN, Wamenaker semuanya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras," tegasnya.
"Ketua majelis tinggi kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan ke seluruh kader bahwa bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah modal mensukseskan progrma tersebut. Oleh karenanya yang terpenting bekerja dengab baik, on the track, sesuai visi-visi presiden target-target presiden selebihnya itu kewenangan presiden," tambahnya.
Herman menambahkan Presiden Prabowo pasti akan mengajak bicara partai politik apabila ada urusan-urusan kenegaraan yang penting.
"Bukan hanya urusan reshufle, Pak Prabowo akan mengajak bicara untuk urusan-urusan lain," tandasnya.
(irb/abq)
