.webp)
Sejarah mencatat banjir bukan persoalan baru bagi Surabaya. Kota yang tumbuh di wilayah hilir dengan karakter rawa dan sungai ini telah berhadapan dengan persoalan air sejak ratusan tahun lalu.
Menariknya, pada periode tertentu Surabaya justru pernah berada dalam kondisi relatif bebas banjir berkat sistem pengairan terintegrasi yang dibangun secara besar-besaran pada era kolonial Belanda.
Secara geografis, Surabaya berkembang di atas lahan yang awalnya didominasi rawa dan jaringan sungai. Peta-peta awal kota, termasuk peta VOC tahun 1677 menunjukkan Surabaya dikelilingi Kali Mas, Pegirian, Kali Anak, hingga Kali Greges.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sungai-sungai ini terhubung dalam satu sistem yang berfungsi sebagai jalur aliran air, pertahanan, sekaligus transportasi perdagangan. Namun seiring berkembangnya kota, keterhubungan sistem sungai itu mengalami perubahan.
Sejarawan dari Komunitas Begandring Soerabaia, Kuncarsono Prasetyo menyebut berdasarkan penelusuran arsip pemberitaan akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 kejadian banjir di Surabaya pada masa itu justru sangat jarang.
Pada periode itu pemerintah kolonial memprioritaskan penyelamatan sistem transportasi air di wilayah hilir, pelabuhan, dan Selat Madura yang menjadi jalur perdagangan utama. Dari situ dilakukan rekayasa sungai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakter sungai di Jawa Timur yang membawa sedimen dalam jumlah besar.
"Sejak awal masa kolonial, Surabaya dihadapkan pada persoalan banjir dan sedimentasi. Alur sungai yang berkelok-kelok membawa material dari hulu dan mempersulit pengelolaan aliran," ujar Kuncarsono.
 Peta pengelolaan sungai Surabaya untuk mencegah banjir pada 1930-1935. (Foto: Istimewa/dok. Begandring Soerabaia) |
Rekayasa Sungai Menyeluruh di Era Kolonial Belanda
Pengelolaan sungai-sungai besar mulai dilakukan sejak akhir abad ke-18. Salah satu langkah awalnya adalah pelurusan alur Sungai Surabaya. Berdasarkan peta pembanding tahun 1677-1778, alur sungai yang semula berkelok dari kawasan Jembatan Merah Plaza (JMP) ke arah Morokrembangan kemudian diluruskan hingga ke laut.
Langkah besar berikutnya terjadi pada 1859 dengan pembangunan Kali Jagir yang berfungsi sebagai banjir kanal. Pemerintah kolonial menjebol sisi Wonokromo ke arah Jagir untuk mengalirkan limpahan Sungai Brantas langsung ke laut, agar tidak masuk ke kawasan Kota Lama Surabaya.
Meski demikian, masalah banjir belum sepenuhnya selesai. Periode 1866-1892, debit air Sungai Brantas yang mengalir ke Surabaya dinilai terlalu besar dibandingkan aliran ke Porong. Pemerintah kolonial menyempitkan jalur saluran di kawasan yang kini berada di Jalan Raya Mlirip hingga Jalan Raya Canggu sementara aliran ke Porong justru diperlebar.
Upaya pengurangan beban air Surabaya juga dilakukan pada 1889 melalui penyudetan dan pengecilan bagian sungai di sekitar gerbang Tol Mlirip-Mojokerto saat ini. Bahkan, sejumlah alur sungai dimatikan agar tidak meluap, termasuk di sekitar Jembatan Porong dekat Pasar Porong.
Pada 1890, pemerintah kolonial kembali menarik saluran sepanjang 12 kilometer dari Bengawan Solo ke arah utara. Tujuannya mencegah endapan sedimen yang berpotensi menutup Selat Madura sebagai jalur perdagangan vital saat itu.
Berbagai rekayasa itu terbukti efektif. Dalam surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad tahun 1919, ada artikel berjudul Soerabaia onder Water yang memuat kalimat, "Nsar men ons veezekerde, heeft Soerabaja in geen 70 jaar zulk een bandjir medegemaak," atau "Jika kita tidak salah ingat, Surabaya belum pernah mengalami banjir sebesar ini dalam 70 tahun terakhir".
Pernyataan itu menunjukkan bahwa setelah fase besar rekayasa pengairan, Surabaya sempat menikmati periode panjang yang relatif bebas banjir.
Memasuki awal abad ke-20, tantangan pengelolaan air mulai bergeser. Ketidakseimbangan antara tata kota dan sistem pengairan muncul seiring pertumbuhan penduduk. Mengutip buku Merebut Ruang Kota karya Prof Purnawan Basundoro, Kuncarsono menyebut persoalan perkotaan menguat sejak 1960-an ketika urbanisasi masif mendorong masyarakat menempati kawasan resapan dan saluran air.
"Yang awalnya problem dari hulu selesai, tetapi pengelolaan sistem drainase tidak terkonsolidasi. Banyak yang berubah fungsi dan kita gagap menghadapi problem baru akibat kebutuhan lahan dan urbanisasi," tuturnya.
 Peta pengelolaan sungai Surabaya untuk mencegah banjir pada 1930-1935. (Foto: Istimewa/dok. Begandring Soerabaia) |
Suplai Air Berkurang
Masifnya pengaturan hulu juga berdampak pada berkurangnya suplai air ke kota. Sejumlah sungai di dalam kota menyempit dan alirannya melambat. Pada 1937, misalnya, aliran yang sebelumnya selebar Kali Mas menyusut drastis dan memicu persoalan kesehatan lingkungan.
"Kita ini dulu pernah kekurangan air. Ada aliran yang tetap dibiarkan besar, ada juga yang dikecilkan sekecil got. Apalagi dulu masyarakat Surabaya masih melakukan pola yang sama, misalnya mandi, mencuci, hingga buang kotoran ke sungai langsung. Jadi, kurang higine sehingga muncul wabah seperti kolera dan lain-lain," kata Kuncarsono.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah kota kala itu mengalihkan fokus dari pengendalian banjir ke penataan sanitasi dan lingkungan. Program bedah kampung dilakukan melalui pembangunan toilet umum, MCK, serta saluran pembuangan limbah di gang-gang permukiman.
"Dilakukan bedah kampung untuk membuat toilet umum secara besar-besaran. Selain itu, di dalam gang-gang pemukiman juga dibuat saluran menuju sungai, sehingga tidak ada lagi problem kesehatan akibat terkontaminasi penyakit dari sungai," jelasnya.
Hingga sekitar 1940, Surabaya masih relatif aman dari banjir besar. Namun pasca-kemerdekaan, kawasan resapan seperti rawa, makam, dan lahan terbuka berangsur berubah menjadi permukiman. Wilayah yang sebelumnya tinggi dan aman, seperti Pasar Kembang, Dolly, hingga Banyuurip, justru menjadi rawan genangan.
Daerah resapan seperti Jagir, Bratang, Ngagel, dan Kertajaya kehilangan fungsinya. Aliran air mengarah ke kawasan rendah seperti Putat Gede, Petemon, Simo, dan Banyuurip, sementara saluran utama menyempit atau terputus.
Di Surabaya Barat, kondisi ini terlihat jelas pada Kali Greges dan Kali Anak yang mengalami penyempitan. Sungai Balong dan Sungai Branjangan pun hingga pertengahan 2025 masih kerap meluap bersama Kali Greges dan Kali Kandangan hingga menggenangi ruas jalan seperti Balongsari Tama dan Petemon.
Terputusnya Sistem Utama Pengelolaan Banjir
Menurut Kuncar, persoalan banjir saat ini tidak semata soal hujan atau kapasitas gorong-gorong, melainkan terputusnya sistem utama.
"Gorong-gorong sebanyak apa pun tidak akan cukup jika saluran utamanya tidak berfungsi, karena yang perlu diperhatikan adalah debit air, titik temu, dan aliran hingga menuju hilir," ujarnya.
Ia menilai pendekatan sporadis seperti pembangunan tanggul tanpa penguatan sistem besar memiliki keterbatasan. Revitalisasi besar-besaran dengan mengembalikan fungsi sungai dan menghubungkan kembali sistem air dinilai sebagai solusi mendasar, meski berpotensi menimbulkan persoalan sosial.
Secara historis, Kuncarsono menegaskan lahan di sekitar sungai memang diperuntukkan sebagai bagian dari sistem pengairan. Di sejumlah kawasan bantaran seperti Wonokromo, Karah, hingga Darmokali, status lahan masih tercatat sebagai milik pengairan.
"Artinya, jika fungsinya dikembalikan, kekhawatiran tentang mengambil hak rakyat itu kan tidak terjawab karena itu kan memang hak saluran. Kita terlalu permisif kadang-kadang, ya. Jadi, kalau memang itu fungsinya saluran dan status lahannya adalah milik dinas pengairan, ya kembalikan lagi fungsinya, tegas ke situ," ujarnya.
Meski mengakui keberhasilan rekayasa Belanda tak lepas dari kondisi kota yang belum sepadat sekarang, Kuncarsono menekankan bahwa Surabaya perlu belajar dari sejarah, bukan berlindung di baliknya.
"Kita tidak pernah punya konsep penataan yang terintegrasi dan disiplin. Akhirnya, masalah sosial dan banjir muncul berlapis dan menjadi PR besar kota ini," pungkasnya.
(auh/dpe)
