Puluhan jagal dan pedagang daging sapi yang menolak relokasi RPH Pegirian Surabaya kembali menggelar aksi demonstrasi. Kali ini, massa aksi menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan.
Dari informasi yang dihimpun detikJatim, massa aksi mulai berdatangan sejak pagi hari. Puluhan jagal tampak berorasi secara bergantian. Mereka juga membawa mobil komando.
Namun, mereka terlihat tidak membawa hewan ternak dalam aksi tersebut. Aksi di depan Kantor Gubernur Jatim ini menjadi hari ketiga rangkaian demonstrasi yang dilakukan para jagal dan pedagang daging sapi di Surabaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, mereka telah menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya dan Balai Kota Surabaya.
"Sasaran aksi hari ini Kantor Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya," ujar Koordinator jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya, Abdullah Mansyur, Rabu (14/1/2026).
Hingga berita ini ditulis, sejumlah massa demonstrasi masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Cuaca di sekitar lokasi terpantau hujan. Namun arus lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan terpantau tetap terkendali. Puluhan petugas kepolisian juga masih nampak bersiaga di lokasi.
Diberitakan sebelumnya, Ratusan pedagang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi aktivitas Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke wilayah Tambak Oso Wilangun.
Mereka menolak keras relokasi terhadap pedagang. Di RPH Pasar Pegirian, terdapat 35-50 pedagang dan penyuplai daging sapi ke pasar tradisional Surabaya.
Koordinator para jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya Abdullah Mansyur menyebut dua tuntutan. Pertama, menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membatalkan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambah Oso Wilangun.
"Kedua, saya meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut surat edaran tentang pendaftaran, yang kemudian untuk mendaftar para jagal yang ada di Pegirian untuk dipindah ke Tambak Oso Wilangun," kata Abdullah kepada wartawan di depan gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2025).
Abdullah menegaskan, massa aksi akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Jika masih tak memenuhi, massa bakal melakukan aksi demo besar-besaran.
"Tentunya mogok ini tidak hanya berhenti saat ini, kita akan pastikan sebulan, dua bulan, satu tahun pun kita akan lakukan aksi mogok. Supaya apa? Supaya memberikan alarm terhadap pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur dan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah stabilitas ekonomi," tegasnya.
