.webp)
Ratusan pedagang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi aktivitas Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian.
Sempat terjadi ketegangan saat massa membawa satu ekor sapi masuk ke halaman DPRD Kota Surabaya. Sementara itu, sejumlah perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD.
Namun, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Massa kembali membawa sapi keluar dari area DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ayo keluar dulu. Yang tidak berkepentingan keluar dulu," teriak orator dari atas mobil komando.
Setelah sapi dibawa keluar, situasi kembali kondusif.
Dari pantauan detikJatim, massa datang menggunakan satu mobil komando. Mereka membawa sejumlah poster berisi penolakan relokasi serta replika keranda sebagai simbol matinya mata pencaharian jika relokasi tetap dilakukan.
Tak hanya itu, massa juga membawa seekor sapi sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan relokasi. Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, para pedagang menyebut relokasi dinilai tidak memiliki alasan yang jelas dan dikhawatirkan justru akan mematikan penghidupan pedagang.
Para pedagang juga mempertanyakan dasar kebijakan relokasi yang dilakukan tanpa sosialisasi menyeluruh. Mereka menilai, pemindahan RPH ke kawasan Oso Wilangun tidak mempertimbangkan akses pembeli, jalur distribusi, serta potensi penurunan omzet.
Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi.
"Bapak keluar atau sapi kalian masuk ke dalam. Bapak bicara saja dengan sapi yang kami bawa," kata orator.
Massa menegaskan, RPH Pegirian bukan sekadar tempat bekerja, melainkan sudah menjadi rumah kedua bagi para pedagang dan pekerja.
Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso tersendat. Massa hampir memenuhi badan jalan sehingga kendaraan yang melintas harus bergerak melambat.
Petugas kepolisian terlihat berjaga di depan pintu Gedung DPRD Kota Surabaya untuk mengamankan jalannya aksi. Hingga siang hari, massa masih bertahan sambil menunggu kepastian audiensi dengan anggota dewan.
Para pedagang menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah kota maupun DPRD Surabaya.
(dnp/hil)
