MUI Jatim Gelar Musda, Ini Ketua Terpilih untuk Periode Selanjutnya

MUI Jatim Gelar Musda, Ini Ketua Terpilih untuk Periode Selanjutnya

Faiq Azmi - detikJatim
Sabtu, 27 Des 2025 18:35 WIB
MUI Jatim Gelar Musda, Ini Ketua Terpilih untuk Periode Selanjutnya
Musda ke-XI MUI Jatim yang telah menghasilkan ketua baru KH Mutawakkil Alallah. (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Musda ini turut memilih Ketua MUI Jatim untuk periode 2025-2030.

Sosok yang terpilih sebagai Ketua MUI Jatim untuk 5 tahun ke depan yakni KH Mutawakkil Alallah. Kiai Mutawakkil bukan sosok asing di MUI Jatim. Dia telah menakhodai MUI Jatim selama 5 tahun ke belakang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan selamat kepada Kiai Mutawakkil yang terpilih kembali pada Musda XI MUI Jatim yang mengusung tema "Memperkuat Sinergi Ulama-Umara untuk Kemaslahatan Umat".

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya saat pembukaan Khofifah menegaskan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, pesatnya perkembangan teknologi, serta beragam tantangan global yang dihadapi umat, kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan antara ulama dan umara menjadi kunci utama menghadirkan solusi yang adil, menenteramkan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Khofifah, ulama memiliki peran strategis sebagai penjaga moral, pemberi pencerahan, dan penuntun umat, sementara umara memikul tanggung jawab besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umat.

ADVERTISEMENT

"Ketika ulama dan umara berjalan seiring dan saling menguatkan, insyaAllah pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga kokoh secara spiritual dan sosial," ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (27/12/2025).

Khofifah mengatakan, Musda bukan sekadar agenda organisasi, melainkan forum strategis umat yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral.

Melalui forum ini, lanjutnya, para ulama bermusyawarah untuk merumuskan arah perjuangan, memperkuat peran keumatan, serta memastikan MUI tetap menjadi rujukan umat dalam menjaga akidah, akhlak, dan persatuan bangsa.

"Melalui Musyawarah Daerah XI ini akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, kepemimpinan yang amanah serta program kerja yang adaptif dan responsif terhadap kemaslahatan kesejahteraan umat," ungkapnya.

Khofifah juga menyampaikan sejumlah peluang strategis pada tahun 2026 yang dapat ditangkap oleh MUI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di antaranya, rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jawa Timur pada 7 Januari untuk mencanangkan swasembada gula putih, sekaligus pengumuman bahwa Indonesia telah swasembada beras pada tahun 2025, dengan Jawa Timur sebagai kontributor terbesar produksi beras nasional.

Selain itu, akan dilakukan ground breaking Grand Parent Stock (GPS) ayam petelur dan ayam potong, mengingat peluang pasar ayam potong dan telur yang sangat besar. Seluruh Indonesia nantinya akan mengambil GPS dari Malang. Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga berkomitmen melakukan pengadaan sapi perah senilai Rp2,4 triliun yang diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Timur.

"Dalam program Musda ke XI akan didetailkan MUI Kabupaten kota mana yang siap menangkap program ini supaya tema Musda nyambung dengan sinergi ulama dan umaroh untuk kemaslahatan bagi kesejahteraan umat," tuturnya.

Khofifah berharap Musda XI MUI Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Penguatan tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan institution building dan capacity building sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dalam memperkuat peran MUI di semua lini.

"Dengan semangat kebersamaan, keikhlasan, serta tanggung jawab, mari kita bersama-sama membangun Jawa Timur yang religius, sejahtera, dan berkeadilan, demi terwujudnya kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyoroti masih kuatnya ketergantungan Indonesia pada berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, energi, pangan, hingga teknologi digital, yang sebagian besar masih dikendalikan pusat-pusat kekuatan global. Ketergantungan tersebut, menurutnya, bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut kedaulatan dan masa depan bangsa.

Dalam kondisi demikian, ulama tidak cukup hanya tampil sebagai penjaga moral publik. Mereka dituntut naik kelas sebagai agen pencerahan yang mendorong umat untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual, karena kemandirian merupakan syarat mutlak agar bangsa mampu berdiri tegak dalam percaturan global.

"Sinergi antara ulama, intelektual, dan para pengusaha muslim bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan strategis. Ketiganya harus bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan sehingga program yang dimusyawarahkan bisa menjadi plan of action strategis dan dalam waktu dekat program bisa berjalan," pungkasnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dewan pertimbangan MUI Jatim, Ketum Dewan Pimpinan MUI Jatim , Ketua DP MUI Jatim, para sekretaris, bendahara MUI Jatim, jajaran Forkopimda dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.




(irb/dpe)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads