.webp)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung sistem Pemilu agar diubah. PKB ingin Gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sedangkan Bupati-Wali Kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota.
Cak Imin mengaku sudah melaporkan usulan itu langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.
"Yang jelas saya sudah sampaikan langsung ke Presiden bahwa saya usulkan bukan hanya dipilh DPRD (kepala daerah), bahwa provinsi (gubernur) ditunjuk langsung Presiden dan kabupaten-kota (bupati-wali kota) dipilih DPR," kata Cak Imin saat membuka Muswil PKB Jatim di Hotel JW Marriot Surabaya, Jumat (19/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Cak Imin, biaya Pilkada baik itu level Gubernur ataupun Bupati/Wali Kota sangat tinggi. Bahkan, ada calon yang belum bertanding di Pilkada sudah ditangkap aparat hukum karena korupsi.
"Kenapa? Karena di provinsi Pilkada langsung biayanya mahal, kewenangan nggak seberapa. Banyak gubernur belum nyalon saja sudah ketangkep karena terlalu high cost dalam proses politik," jelasnya.
"Saya juga tanya bupati, mayoritas hupati ngos-ngosannya dibanding kewenangannya," tambahnya.
Cak Imin mengaku Prabowo merespons positif usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hanya, kalau ditunjuk langsung presiden, Cak Imin menyebut Prabowo tidak setuju.
"Tapi presiden bilang ya jangan ada ditunjuk, nanti dianggap tidak demokratis. Saya kan (Prabowo bilang ke Cak Imin) sudah dituduh banyak tidak demokratis karena latar belakang saya. Ya sudahlah dipilih DPRD itu jalan trngah, itu baru omong-omong," terang Cak Imin.
(auh/abq)
