.webp)
Plt Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Fadjar Dwi Wishnuwardhani, melakukan kunjungan ke Terminal Purabaya pada Rabu (17 /12/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kesiapan simpul-simpul transportasi publik dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat dalam periode libur Nataru.
Menurut Fadjar, periode libur Nataru perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat dan juga terkait dengan kualitas pelayanan publik.
"Nataru bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan periode krusial yang menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran mobilitas nasional, serta kehadiran negara dalam menjamin layanan publik yang andal," ujar Fadjar kepada detikJatim, Rabu (17 /12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Urgensi pengawasan ini didasari oleh proyeksi meningkatnya pergerakan masyarakat selama Nataru. Berdasarkan paparan Menteri Perhubungan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025. Diperkirakan sekitar 119,5 juta orang atau 42,01% penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan pada periode Nataru 2025/2026.
Menurutnya, angka itu meningkat sekitar 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar pergerakan diperkirakan terjadi pada dua momentum utama, yakni puncak arus keberangkatan pada 24 Desember 2025 dan puncak arus balik pada 2 Januari 2026.
Dalam konteks ini, Jawa Timur dinilai memiliki peran strategis, baik sebagai daerah asal dan tujuan perjalanan maupun sebagai hub konektivitas udara, laut, dan darat di kawasan Indonesia bagian timur.
Fadjar menjelaskan, verifikasi lapangan ini menjadi instrumen penting bagi KSP untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini sebelum berdampak saat puncak arus Nataru.
Dalam kegiatan tersebut, Fadjar menekankan tiga fokus utama. Pertama, kesiapan operasional bandara, terminal, dan pelabuhan, mulai dari sarana prasarana utama dan pendukung, kecukupan personel operasional dan pengamanan, hingga manajemen arus penumpang pada jam-jam sibuk.
"Kami ingin memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kecukupan personel, serta manajemen arus penumpang benar-benar berjalan optimal, terutama saat puncak pergerakan," kata Fadjar.
Kedua, Fadjar menyoroti kesiapan dalam mengelola lonjakan penumpang. Dengan mobil pribadi dan transportasi udara yang masih menjadi moda dominan, simpul transportasi seperti bandara dan terminal berpotensi mengalami kepadatan signifikan.
Karena itu, KSP mencermati langsung skema pengaturan alur penumpang, mitigasi antrean panjang, serta kesiapan buffer area jika terjadi kelebihan kapasitas.
Ketiga, aspek integrasi dan koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Fadjar menegaskan bahwa penyelenggaraan Nataru tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. KSP menilai efektivitas koordinasi antarinstansi serta kesiapan posko terpadu Nataru yang dijadwalkan beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Selain itu, terdapat dua isu strategis yang menjadi perhatian utama KSP.
"Pertama, potensi lonjakan penumpang dan kepadatan simpul transportasi yang berisiko menimbulkan kemacetan akses, penumpukan di ruang tunggu, hingga gangguan ketepatan waktu layanan," ujarnya.
Isu kedua adalah risiko cuaca ekstrem. Berdasarkan informasi dari BMKG, terdapat potensi curah hujan tinggi pada Desember 2025 hingga Januari 2026 yang dapat berdampak pada operasional penerbangan dan pelayaran, keselamatan perjalanan, serta kelancaran distribusi logistik dan penumpang.
Menutup kegiatan tersebut, Fadjar berharap verifikasi lapangan ini dapat menjadi langkah konkret dalam memastikan penyelenggaraan Nataru berjalan optimal.
"Kami berharap melalui verifikasi lapangan ini, pelaksanaan Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam pelayanan transportasi publik," pungkasnya.
(dpe/abq)
