.webp)
Forum silaturahmi kiai sepuh NU dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya digelar di Ponpes Tebuireng Jombang, kemarin. Dalam forum itulah Eks Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan saran agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah.
Dia sampaikan alasan usulannya tersebut. Menurut Kiai Said, pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah perlu dilakukan demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jemaah Nahdliyyin. Dia sebutkan juga bahwa pandangan berdasarkan hasil evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir di PBNU.
"Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya," ujarnya di hadapan kiai sepuh dan mustasyar NU dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Minggu (7/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," tegas Kiai Said.
Tentang pemberian konsesi tambang oleh pemerintah ini, Kiai Said mengatakan bahwa mulanya dia memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Pada saat itu langkah itu dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU. Namun, kata dia, situasi yang berkembang beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda.
Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, kemudian munculnya perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Kiai Said juga menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
"Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat," ujarnya.
Kiai Said menegaskan bahwa dia menyampaikan sejumlah hal itu murni karena kepeduliannya pada masa depan PBNU, dengan harapan agar organisasi ini kembali pada keteduhan, kemaslahatan, dan marwah yang telah dijaga selama lebih dari satu abad.
Sebelumnya, forum silaturahmi kiai sepuh dengan mustasyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang digelar untuk menyikapi dinamika di PBNU dan bencana alam di sejumlah daerah.
Juru Bicara Forum Kiai Sepuh NU Abdul Muid mengatakan pertemuan tertutup selama 5 jam di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng Jombang yang berlangsung Sabtu (6/12) itu menghasilkan sikap atas 2 masalah.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan belasungkawa dan mendoakan masyarakat terdampak bencana diberikan kesabaran dan segera mendapatkan pertolongan. Para kiai sepuh meminta pemerintah berupaya maksimal dan optimal memberi bantuan dan pertolongan kepada masyarakat di Sumatera dan Aceh.
Forum ini berharap pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Termasuk menindak tegas pihak-pihak individu maupun korporasi yang terbukti menyalahi aturan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.
"Forum juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana," terangnya saat jumpa pers di Ponpes Tebuireng.
Sikap kedua Forum Kiai Sepuh dan Mustasyar ini terkait dinamika di PBNU. Abdul Muid menyampaikan Forum Kiai Sepuh berpandangan proses pemakzulan Ketua Umum PBNU tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Meski demikian, kata Muid, para kiai sepuh juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
Tidak hanya itu, Forum Kiai Sepuh juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
"Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan jam'iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," jelas Muid membacakan hasil kesimpulan Forum Kiai Sepuh dan Mustasyar.
Selain itu, Gus Muid juga menjelaskan bahwa forum juga merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ Ketum PBNU tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
Dalam forum silaturahmi tersebut hadir Gus Yahya, Ketum PBNU didampingi sejumlah pengurus lainnya. Sedangkan sejumlah kiai sepuh NU yang hadir, selain KH Said Aqil Siroj juga hadir Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri KH Anwar mansyur dan Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
(dpe/abq)
