.webp)
Peluncuran hasil penulisan ulang sejarah Indonesia disebut akan segera dilakukan. Hal ini pun menuai sorotan sejumlah pihak.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyebut bahwa penulisan sejarah ulang yang menjadi sorotan publik seharusnya dilakukan secara hati-hati dan tidak diskriminatif.
"Ya, katanya mau (diluncurkan) Desember kan? Ya, kita tunggu saja. Kalau kami menolak apabila karya tersebut melakukan stigmatisasi terhadap korban dari Orde Baru," ujar Bonnie usai diskusi mengenai kepahlawanan di Universitas Airlangga, Kamis (20/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menyatakan penolakan apabila penulisan sejarah ulang yang akan diluncurkan itu tidak inklusif.
"Sampai saat ini kami masih menolak. Kemudian kalau misalkan nanti akan diluncurkan Desember ya mari kita periksa sama-sama," katanya.
Bonnie juga mempertanyakan transparansi pihak penyusun sejarah tersebut.
"100 sejarawan yang nulis itu saya enggak tahu siapa. Nah, jadi kan sangat tidak informatif ya, enggak tahu siapa," tuturnya.
Menurutnya, penundaan peluncuran karya itu menunjukkan adanya ketidaksiapan.
"(Ditunda terus) karena memang kan saya sudah mengingatkan dari awal di DPR hendaknya jangan terburu-buru. Ya kalau terburu-buru kan pasti ada yang kurang, mungkin kurang dalam risetnya atau ada persoalan lain. Terbukti sekarang kan diundur-diundur ditunda," bebernya.
Sementara itu, Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardhani, turut menitikberatkan bahwa diskusi mengenai kepahlawanan saat ini, termasuk mengenai gelar pahlawan yang diberikan ke Soeharto merupakan bagian dari dinamika pemikiran generasi muda.
LAB 45 sendiri dikenal sebagai lembaga kajian yang berupaya menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan praktik empiris di bidang peramalan strategis.
"Buat saya, mahasiswa, orang-orang muda yang memiliki rasa kepenasaran serius dan itu didiskusikan dalam ruang akademi, itu luar biasa," ungkap Jaleswari.
Ia menegaskan pentingnya ruang akademik yang bebas, terutama ketika mahasiswa mempertanyakan berbagai hal, termasuk tentang pahlawan dan bagaimana negara mengapresiasi tokoh-tokohnya.
"Negara tidak boleh membungkam atau menghentikan diskusi-diskusi yang luar biasa ini. Karena memang inilah karakter dari mahasiswa, selalu mempertanyakan, selalu menggugat," pungkasnya.
(auh/abq)
