.webp)
Belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang terpaksa tutup beroperasi. Masalahnya, mereka saat ini tengah mengalami kendala pendanaan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menyampaikan, ada belasan SPPG yang terpaksa menghentikan operasional sementara karena tidak memiliki biaya.
"Iya sudah beberapa hari (berhenti). Mulai tiga hari lalu," ungkap Mahila saat dikonfirmasi, Jumat (14/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahila menegaskan bahwa belasan SPPG kini tak beroperasi, bukan karena dipaksa berhenti. Melainkan pendanaan yang belum cair dari BGN.
"Bukan dipaksa berhenti, jadi anggarannya untuk belanja belum cair, otomatis kan berhenti," tegasnya.
Saat ini, kata Mahila, ada sebanyak 98 SPPG telah beroperasi di wilayah Kabupaten Malang dan hanya belasan di antaranya memutuskan untuk berhenti sementara.
"Ada 98 SPPG di Kabupaten Malang," tuturnya.
Meski begitu, Mahila tidak mengetahui secara detil, di mana saja SPPG yang memilih untuk menghentikan operasional sementara itu.
Mahila menyebut, SPPG yang sudah beroperasi selama ini langsung berkoneksi dengan BGN. Mereka sejauh ini mengajukan pencairan pendanaan MBG dua pekan sekali.
"SPPG itu setiap dua minggu sekali ajukan proposal (pencairan)," sebutnya.
Menurut Mahila, setiap SPPG mendapatkan jatah pendanaan sebesar Rp 15 ribu per porsinya. Besaran pendanaan yang dibutuhkan juga mengikuti kemampuan dari masing-masing SPPG.
"15 ribu (satu porsi) kali berapa yang dimasak. Seribu, dua ribu sesuai kekuatan SPPG," bebernya.
Mahila mengaku tak dapat berbuat banyak adanya SPPG yang berhenti, karena kendala pendanaan tersebut. Lantaran selama ini, SPPG langsung terkoneksi dengan BGN.
"Kita tidak bisa intervensi, karena langsung terkoneksi dengan BGN," pungkasnya.
(auh/abq)
