.webp)
Pemohon layanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo sempat mengeluh lantaran sistem pelayanan daring mengalami gangguan teknis, Rabu (12/11/2025). Gangguan itu membuat sejumlah warga kesulitan mengakses platform permohonan dokumen kependudukan.
Menanggapi keluhan warga, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana langsung bergerak cepat melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pihak Dispendukcapil.
"Barusan saya klarifikasi ke Dispendukcapil. Memang ada laporan tidak bisa akses, tapi itu tidak benar, ternyata dari pemohon yang belum paham cara mengaksesnya tergantung jaringan masing-masing. Bisa saja sistem menolak akses karena terdeteksi malware," jelas Mimik saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (13/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mimik menjelaskan, tim teknis Dispendukcapil melakukan pengecekan dan perbaikan sistem, dan tidak ditemukan adanya gangguan tersebut. Hari ini, pukul 11.00 WIB, permohonan melalui platform Dukcapil sudah terkonfirmasi sebanyak 487 permohonan untuk semua jenis layanan.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma menegaskan sistem layanan online sebenarnya berjalan normal. Menurutnya, keluhan yang muncul kemungkinan besar disebabkan jaringan internet pengguna yang terdeteksi oleh sistem keamanan.
"Gak benar kalau sistemnya error. Kalau ada gangguan pasti kami infokan. Kadang akses ditolak karena sistem mendeteksi malware dari jaringan pengguna, bukan karena aplikasinya rusak," kata Reddy saat dikonfirmasi detikJatim.
Reddy menjelaskan, Dispendukcapil Sidoarjo menggunakan platform dukcapil.sidoarjokab.go.id sebagai kanal utama layanan online, namun masyarakat juga bisa memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di smartphone Android maupun iOS.
"Selain lewat platform, bisa juga lewat IKD. Ada 11 layanan di dalamnya, dan lebih praktis karena bisa langsung dari ponsel masing-masing. Kami imbau masyarakat segera aktivasi IKD di MPP, kantor Dispendukcapil, atau 18 kecamatan sesuai domisili," ujarnya.
Ia menambahkan, data permohonan yang masuk menunjukkan tren meningkat. Pada 10 November tercatat 662 permohonan, 11 November sebanyak 711, dan 12 November meningkat menjadi 725 permohonan.
"Platform ini sudah berjalan sejak 2021. Tahun ini ada pembaruan sistem keamanan agar data masyarakat tidak mudah ditembus. Jadi, bukan error, tapi sistem lebih ketat terhadap potensi serangan siber," tutup Reddy.
(auh/irb)
