.webp)
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan bergerak cepat menekan potensi lonjakan harga bahan pokok. Meski inflasi di Lamongan masih terkendali, Pemkab menyiapkan sejumlah langkah strategis agar harga tetap stabil pada akhir tahun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi year on year (y-on-y) di Jawa Timur pada Oktober 2025 mencapai 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Sementara di Lamongan, inflasi tercatat sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Komoditas penyumbang inflasi terbesar di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, angka inflasi di wilayahnya masih terkendali, namun perlu diwaspadai karena tren harga menjelang Nataru biasanya cenderung meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka inflasi masih aman, tapi kita tidak boleh lengah. Saat Nataru biasanya ada potensi kenaikan harga karena permintaan meningkat," ujar Yuhronur Efendi, Selasa saat high level meeting (HLM) menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Selasa (11/11/2025) yang berlangsung di Pendopo Lokatantra Lamongan.
Untuk menekan potensi inflasi, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah strategi berbasis kolaborasi dan data. Salah satunya lewat model Close Loop Economy yang melibatkan Koperasi Merah Putih dan Wasila, dengan fokus pada efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga.
Selain itu, gerakan 'Lamongan Menanam Pangan' juga terus digencarkan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, dengan mendorong penanaman cabai, bawang, dan hortikultura secara serentak.
Pemkab juga memanfaatkan Cadangan Pangan Daerah melalui sinergi antara Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Disperindag. Upaya ini didukung penggunaan Early Warning System berbasis data dari BPS dan Bank Indonesia untuk mendeteksi lebih dini potensi kenaikan harga.
Kerja sama antardaerah di wilayah Gerbangkertosusila juga terus diperluas guna menjaga pasokan dan memperlancar distribusi lintas kabupaten. Yuhronur menambahkan, pengendalian inflasi di Lamongan berbasis pada prinsip 4K-ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
"Kuncinya ada di koordinasi dan integrasi data. Semua OPD dan TPID harus bersinergi agar pengambilan keputusan bisa cepat dan presisi," tegasnya.
Di sisi lain, stok beras di Lamongan dipastikan dalam kondisi aman. Kepala Bulog Cabang Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menyebut stok beras di gudang Bulog Lamongan mencapai lebih dari 522 ribu ton. Jumlah tersebut jauh di atas kebutuhan konsumsi masyarakat Lamongan yang sekitar 130 ribu ton per tahun.
Dengan produksi pangan yang melimpah dan strategi pengendalian harga yang terarah, Pemkab Lamongan optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun.
"Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui High Level Meeting (HLM) karena arah dan integrasi data bisa dilakukan," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
(auh/hil)
