.webp)
Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil memperkuat infrastruktur ekonomi di pedesaan. Khofifah memastikan bahwa provinsi ini menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan 100% kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sebanyak 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur telah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum sah.
Melalui langkah ini, Khofifah berkomitmen untuk mengawal gagasan besar Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi desa dan memastikan Koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasi secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Pak Presiden punya program Sekolah Rakyat, kami siap menyukseskan program Sekolah Rakyat. Kalau Pak Presiden punya program bagaimana kita swasembada pangan. Kami pun siap di garda terdepan menyukseskan program ketahanan pangan nasional," ujar Khofifah di acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/ Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur di Jatim Expo Surabaya, Rabu (30/4/2025).
"Maka hari ini pun, kami ingin menyampaikan untuk program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, bismillah kami siap di garda terdepan untuk menyukseskan program ini," katanya.
Kesiapan itu, kata Khofifah, ditunjukkan dengan progress pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini lanjutnya sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota di Jatim.
"Alhamdulillah per 29 April 2025, ada 1.247 desa yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dengan rincian 1.166 unit koperasi desa dan 81 unit koperasi kelurahan. InsyaAllah kita maksimalkan sambil menunggu SE Mendagri," kata Khofifah.
"Dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur, kami mohon beberapa hal penting terkait upaya percepatan pembentukan kopdes Merah Putih sesuai INPRES Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih bisa disampaikan kepada seluruh Kepala Desa maupun Lurah yang hadir disini," imbuhnya.
Harapannya, kata Khofifah, akan ada hal-hal yang bisa menjadi rekomendasi strategis pada pertemuan kali ini. Pertama, pihaknya berharap Surat Edaran Mendagri bisa segera diterbitkan.
"Ini karena akan menjadi referensi bagi kami Kepala Daerah Provinsi maupun Kab Kota, kepastian proses bisnis bagi seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk bisa mengoperasionalkan Kopdes Merah Putih supaya bisa memaksimalkan semua unit usaha yang sudah diputuskan" katanya.
"Maka, SE Mendagri menjadi sangat penting tidak hanya untuk pendirian tapi operasionalisasi dari Kopdes/ Kelurahan Merah Putih. Nantinya SE itu akan mendetailkan INPRES 9 Tahun 2025. Jadi sekarang proses peresmiannya dulu, keabsahan dan legalitasnya. Ini sebetulnya SOP yang menjadi dasar pelaksanaan Kopdes/ Kelurahan Merah Putih," tuturnya menambahkan.
Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan anggaran tertentu dalam pendirian legalitas dari Kopdes/ Kelurahan Merah Putih dengan menggandeng perwakilan Notaris di Jawa Timur.
Bukan cuma itu, Gubernur Khofifah juga telah memastikan proses pemberdayaan masyarakat desa terus berjalan melalui Program Desa Berdaya yang diluncurkan sejak 2021 sebagai bagian dari 10 program quick win visi-misi pembangunan Jatim 2025-2030.
Program yang didukung anggaran Rp43,2 miliar pada 2024 melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa ini telah mewujudkan 4.019 desa berkategori mandiri pada 2024 dan terbukti memunculkan 6.756 BUMDes dengan 11.251 unit usaha hingga Desember 2024, termasuk 610 BUMDes maju yang menggerakkan kemandirian masyarakat desa. Melalui program ini, Pemprov Jatim telah menekan tingkat kemiskinan di Jatim menjadi 9,79% pada Maret 2024.
"Angka kemiskinan di Jatim per Maret 2024 tercatat tinggal 9,79 persen. Ini data rilis BPS ya. Ini merupakan rekor dimana pertama kali dalam sejarah angka kemiskinan Jatim hanya satu digit," kata Novi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Minggu (20/10/2024).
Pemprov Jatim bersama seluruh pihak melakukan upaya ekstra agar kemiskinan bisa turun kembali. Dengan berbagai intervensi yang diberikan, angka kemiskinan di Jatim berangsur turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Selanjutnya turun signifikan 0,56 persen poin pada tahun 2024 menjadi 9,79 persen.
"Menurut data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, kemiskinan ekstrem di Jatim telah menurun drastis dari 4,40 persen pada tahun 2020 menjadi 0,66 persen pada 2024. Artinya, sekitar 1,5 juta jiwa berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem selama kurun waktu empat tahun," tegas Novi.
Atas kinerjanya yang luar biasa dengan program-program yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masuk dalam nominasi penerima detikJatim Awards.
Jangan lewatkan, detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur. Tahun ini, pemberian penghargaan akan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu, 5 November 2025.
Anugerah detikJatim Awards 2025 ini diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta. Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
(irb/hil)
