.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menanggung utang sebesar Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah akibat program J-Keren yang berjalan sejak 2022 hingga 2024. Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui utang tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya dan kini menjadi tanggung jawab pemerintahannya.
"Memang Pemkab Jember masih punya hutang di tiga rumah sakit sebesar Rp214 miliar. Utang ini dari pemerintah sebelumnya," katanya, Senin (27/10/2025).
"Karena sekarang kami yang menjadi Bupati, maka tanggung jawab membayar utang ada pada kami," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menyelesaikan masalah ini, Fawait menyebut pihaknya telah memanggil para direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) guna mencari solusi terbaik tanpa mengganggu pelayanan publik.
"Kapan hari kami sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit dan Dinkes untuk mencari solusi-solusi. Mudah-mudahan tahun depan bisa terselesaikan," ungkapnya.
Namun, menurut Fawait, pembayaran utang tersebut belum bisa dimasukkan dalam APBD 2025, karena rumah sakit belum menyusun Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai dasar penganggaran.
"Kami belum menganggarkan pembayaran hutang karena masih belum ada perencanaan RPA-nya di rumah sakit," paparnya.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar setiap program daerah dirancang secara realistis dan terukur.
"Kami sudah sampaikan ke rumah sakit dan Dinkes agar kalau membuat program jangan sampai meninggalkan hutang. Kalau pun harus hutang, jangan sampai menyusahkan pemerintah berikutnya," tegasnya.
Meski begitu, Fawait menegaskan tidak akan mencari kambing hitam atas permasalahan ini. Ia lebih memilih fokus pada perbaikan tata kelola anggaran agar kejadian serupa tidak terulang.
"Pemerintah tidak boleh asal membuat program populis tanpa perhitungan. Semua harus berkelanjutan dan realistis, karena pada akhirnya yang menanggung adalah rakyat juga," tandasnya.
(ega/ega)
