.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan operasional Bus Trans Jatim pada tahun 2026. Bus Trans Jatim adalah program transportasi unggulan Pemprov Jatim.
"Insyaallah aman," kata Khofifah kepada detikJatim, Senin (27/10/2025).
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menambahkan, anggaran operasional untuk Bus Trans Jatim aman. Sebab, Bus Trans Jatim adalah layanan dari Pemprov untuk warga Jatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan kami penuhi," tegas Adhy.
Sebelumnya diketahui, operasional Bus Trans Jatim tahun 2026 sempat terancam akibat pemangkasan dana transfer dari pusat ke Pemprov Jatim. Kebijakan efisiensi ini berpotensi berdampak luas terhadap sejumlah sektor, termasuk layanan transportasi publik TransJatim yang selama ini menjadi andalan mobilitas warga.
Kadishub Jatim Nyono mengakui pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah menyebabkan efisiensi di Dinas Perhubungan.
"Memang ada pengurangan. Tapi kami sudah matur ke Ibu Gubernur, ke Pak Sekda, dan ke Pak Kepala Bappeda agar kekurangan anggaran tersebut bisa dipenuhi," ujar Nyono.
Nyono mengungkapkan, jika tidak ada tambahan anggaran, operasional TransJatim diperkirakan hanya akan mampu berjalan hingga bulan Juli 2026. "Sekarang ada 20.000 orang pengguna Transjatim setiap hari, tentu mereka akan menagih layanan itu sampai akhir tahun," tukasnya.
Dishub Jatim berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mencari solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Nyono menyebut, dalam jangka panjang, pemerintah provinsi berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor transportasi. Namun, untuk saat ini, pengelolaan TransJatim masih akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dishub.
"Kalau ke depan memang ada BUMD yang mengurus transportasi, silakan saja. Tapi untuk sekarang lebih baik tetap ditangani dari UPT atau nantinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Itu yang paling realistis," pungkasnya.
Berdasarkan data yang diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim bahwa kebutuhan total untuk operasional TransJatim selama setahun penuh di 2026 mencapai Rp 260 Miliar. Namun, pagu anggaran yang tersedia saat ini baru mencapai Rp 160 Miliar. Selisih Rp 100 Miliar tersebut berpotensi menghentikan layanan Bus Trans Jatim hanya sampai Juni atau Juli 2026.
(faa/hil)
