.webp)
Jumlah pelajar MTS Al-Khalifah Kepanjen, Kabupaten Malang, diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Polisi mencatat pelajar diduga menjadi korban sebanyak 35 orang.
"Jumlah pelajar yang diduga mengalami keracunan bertambah dari 27 orang menjadi 35 orang. Ada penambahan 8 orang," ungkap Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar kepada detikJatim, Jumat (24/10/2025).
Dari jumlah tersebut, kata Bambang, ada delapan pelajar hingga saat ini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada delapan masih menjalani oberservasi, tapi dari pantauan tim medis. Mereka dalam kondisi membaik," ungkapnya.
Bambang menambahkan, delapan siswa berusia 13 hingga 15 tahun itu dirawat di dua tempat berbeda.
Sebagian menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, sementara lainnya menjalani observasi di klinik swasta setempat.
"Kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta Dinas Kesehatan untuk memastikan perawatan maksimal," tegasnya.
Polres Malang juga masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang sebelumnya diambil dari lokasi sekolah.
Selain memantau kondisi para pelajar, Satreskrim Polres Malang juga bergerak melakukan penyelidikan dugaan keracunan yang dialami puluhan pelajar itu.
Bambang mengaku, ada tiga orang yang dimintai keterangan dalam penyelidikan tersebut. Mereka adalah guru, kepala dapur serta driver yang mengantar paket MBG ke sekolah.
"Hari ini, tiga orang dimintai keterangan. Yakni guru, kepala dapur dan sopir yang membawa makanan," bebernya.
Sementara itu, operasional dapur penyedia makan bergizi gratis (SPPG Kepanjen Mangunrejo) telah dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah adanya insiden keracunan puluhan pelajar MTS Al-Khalifah itu.
"Badan Gizi Nasional telah menghentikan sementara operasional dapur SPPG Malang Kepanjen Mangunrejo untuk kepentingan investigasi. Langkah ini diambil sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM," jelas Bambang.
Bambang juga menyebut, penghentian sementara tersebut juga dimaksudkan agar pihak pengelola dapat melengkapi standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional.
Ia memastikan kepolisian akan terus mengawal proses investigasi hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
"Kami mendukung langkah evaluasi yang dilakukan agar ke depan program makanan bergizi gratis bisa berjalan lebih aman dan memenuhi standar kesehatan," pungkas Bambang.
(auh/abq)
