.webp)
Tiga Rumah Sakit Umum Daerah di Jember mengalami krisis ketersediaan obat. Hal ini diakibatkan oleh Program Jaminan Kesehatan Rakyat Jember (J-Keren) yang dilaksanakan pada era Bupati Hendy Siswanto.
Program J-Keren diluncurkan era bupati Hendy bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Jember. Warga dapat pelayanan berobat gratis hanya berbekal KTP.
Direktur RSD dr. Soebandi, dr. I Nyoman menyampaikan, Rumah Sakit Soebandi menanggung porsi terbesar karena merupakan RS rujukan utama di Jember. Akibat utang yang menumpuk, kemampuan keuangan RS menurun secara drastis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi ini membuat pengadaan alat kesehatan, sarana-prasarana hingga pembayaran obat dan bahan habis pakai jadi terkendala," katanya, Kamis (23/10/2025).
Selanjutnya, kata dia, jika obat-obatan tidak tersedia, maka akan berdampak fatal bagi pasien kasus emergensi, kanker, jantung, stroke, ginjal. Pasalnya, pasien dengan kasus tersebut membutuhkan ketersediaan obat yang bersifat segera.
"Ini menyangkut kecacatan, ancaman nyawa pasien dan penanganan di bawah standar yang beresiko hukum bagi tenaga medis," ujarnya.
Lanjut Nyoman, saat ini RS Soebandi masih menanggung tunggakan pembayaran obat lebih dari empat puluh delapan miliar. Hal ini berdampak pada hubungan buruk dengan para rekanan obat.
"Peran rekanan menunda pengiriman obat dan bahan habis pakai karena ada masalah keterlambatan pembayaran obat," paparnya.
Nyoman menambahkan, berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tahun 2015, RSD Soebandi merupakan Rumah Sakit rujukan utama layanan kesehatan di tapal kuda. Jika ini tidak segera diselesaikan, maka citra Jember sebagai pusat pelayanan bisa terpengaruh-tidak baik.
"Maka dari itu, masalah ini harus segera terselesaikan. Kami ingin, Rumah Sakit di Jember ini menjadi modern dan green hospital yang mengutamakan kepentingan pasien," tandasnya.
Akibat dari program J-Keren, total utang mencapai angka Rp 109 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dari tahun 2022 Rp 35 miliar, 2023 Rp 35 miliar, dan lonjakan pada 2024 Rp 76 miliar.
(auh/hil)
