.webp)
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Tulungagung menolak penunjukan pelaksana tugas pengurus meskipun masa jabatan telah usai. Kedua kubu saling segel kantor partai.
Ketua DPD Golkar Tulungagung lama Asmungi, mengaku hingga saat ini masih sah menjadi ketua, sebab belum ada surat resmi dari DPD Golkar Jatim terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt).
"Mestinya logika organisasi yang sekian besarnya. Golkar adalah partai yang sudah senior, mestinya ada regulasi aturan, termasuk mestinya ada tembusan dan sebagainya," kata Asmungi, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya pada tanggal 20 Oktober lalu, saat menggelar rangkaian kegiatan HUT ke-61 Partai Golkar ia didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai utusan DPD Partai Golkar Jatim untuk menjadi pelaksana tugas pengurus menggantikan pengurus lama.
"Saya didatangi oleh dua orang, namanya Jarot dan juga Amar yang dia mengatasnamakan, katanya diutus DPD Provinsi Jatim untuk menyampaikan berita kepada saya bahwa saya di-plt mulai hari ini dan tidak boleh melakukan kegiatan terkait dengan organisasi dan atribut apapun," ujarnya.
Namun, saat ditanya balik terkait surat penunjukkan tersebut, Asmungi mengaku kedua utusan tersebut tidak menyampaikan pengurus lama.
Puncaknya saat Asmungi mengikuti kegiatan Paripurna di DPRD Tulungagung kantor partainya diambil alih oleh pengurus yang baru dengan mengunci ruangan-ruangan kantor.
Rabu pagi Asmungi dan sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) menggelar aksi kerja bakti di lingkungan kantor DPD Golkar Tulungagung. Namun mereka tidak dapat mengakses ke dalam gedung.
Selanjutnya sejumlah pengurus tingkat kecamatan tersebut membalas pengambilalihan kantor dengan mengunci pagar gedung DPD Golkar Tulungagung.
Asmungi menambahkan ada mekanisme yang seharusnya dijalankan saat melakukan penunjukan pelaksana tugas. Salah satunya dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) musyawarah daerah, jika masa bakti pengurus lama telah habis bisa diperpanjang.
"Yang telah habis masa baktinya, maka diperpanjang sampai pelaksanaan musda tanpa SK baru. Itu yang ayat 1. Yang ayat 2, Ketua DPD Golkar Provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan ataupun sebutan yang lain bisa di-Plt dengan seizin pengurus dua tingkat di atasnya," jelasnya.
Terkait kisruh kepengurusan tersebut, Asmungi mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke jajaran pengurus di tingkat provinsi maupun pusat.
Sementara itu Plt Sekretaris DPD Golkar Tulungagung Muchammad Amarodin, mengatakan sesuai Surat Keputusan (SK) DPD Golkar Jatim ia mendapatkan mandat untuk menjadi pelaksana tugas sekretaris sejak 18 Oktober 2025. Selain Amar, DPD Golkar Jatim juga menunjuk Aan Ainur Rofik sebagai Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung dan Jarot Hartanto sebagai plt bendahara.
"Kami mendapatkan amanah dari DPD Golkar Jatim untuk mengantarkan sampai dengan musda (musyarawah daerah)," kata Amar.
Salah satu pertimbangan penunjukan pelaksana tugas karena masa bakti kepengurusan di bawah kepemimpinan Asmungi telah habis.
Hal senada disampaikan Plt Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung Aan Ainur Rofik. Selain persoalan masa bakti kepengurusan yang telah habis, penunjukan Plt dilakukan karena pengurus sebelumnya tidak melaporkan progres rencana pelaksanaan musda.
"Tidak ada progres report terkait dengan persiapan Musda. Tidak ada progres report selama 1-2 bulan tidak ada. Amanat Musda Jawa Timur adalah 6 bulan setelah Musda Golkar Jatim, maka kabupaten harus menyiapkan musda," kata Aan.
Di sisi lain sesuai pakta integritas pada tahun 2020, jika DPD mengalami penurunan perolehan kursi DPRD maka ketuanya dengan sukarela dan kesadaran harus mengundurkan diri.
"Sebenarnya di situ poinnya," jelasnya.
Aan menyebut pascapenunjukan Plt, pihaknya sempat beberapa kali menghubungi Asmungi, namun yang bersangkutan sulit ditemui dan cenderung mengabaikan.
"Sebenarnya saya itu kepingin tabayun. Ini kan hari santri ya. Kepingin tabayun ambek Yai Asmungi ngono lo. Tapi kan Yai ya sibuk dengan MBG-nya," ujarnya.
Sementara itu disinggung terkait gerakan penolakan pelaksana tugas oleh jajaran PK di Tulungagung yang berujung pada penyegelan gerbang kantor partai, pihaknya akan melaporkan ke DPD Golkar Jatim dan DPP.
Untuk langkah lanjutan pihaknya hari ini menggelar rapat koordinasi perdana dengan seluruh jajaran pengurus di tingkat DPD dan PK se-Tulungagung. Namun, ia mengakui ada sejumlah PK yang menolak hadir.
"Memang ada surat kalau ada 11 PK yang tidak hadir. Enggak apa-apa, itu adalah ya wajar lah, dinamika. Habis ini nanti kita akan surati lagi untuk mengundang teman-teman PK dan kita akan lihat teman-teman, hari ini yang datang siapa, fraksi yang datang siapa," jelas Aan.
