Pemkot Surabaya Sisir Izin Ponpes dan Siapkan Bantuan Perbaikan

Pemkot Surabaya Sisir Izin Ponpes dan Siapkan Bantuan Perbaikan

Esti Widiyana - detikJatim
Jumat, 10 Okt 2025 15:45 WIB
Eri Cahyadi Jadi Residen Soedirman dalam Teatrikal Perobekan Bendera
Walkot Eri Cahyadi (Foto: Aprilia Devi/detikJatim)
Surabaya -

Tragedi ambruknya bangunan empat lantai di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menjadi perhatian serius berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Pemkot Surabaya kini melakukan pendataan perizinan pondok pesantren (ponpes) sekaligus menyiapkan langkah investasi perbaikan bangunan untuk mencegah insiden serupa.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mayoritas bangunan ponpes sudah berusia tua sehingga membutuhkan evaluasi struktur bangunan. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan keamanan santri.

"Itu nanti yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi bekerjasama dengan (pemerintah) provinsi. Pondok ini kan juga masuk ke mana, tidak ke dalam anggaran pemerintah tapi karena ada di Kota Surabaya maka kami nanti akan berkoordinasi dengan provinsi bagaimana kita bersama-sama untuk melihat kondisi di pondok-pondok yang ada di Surabaya. Dan saya berharap semua pondok ini juga berizin ya," kata Eri, Jumat (10/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Eri menegaskan pemkot tidak bisa memberikan intervensi terhadap bangunan ponpes jika tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur-struktur yang ada di pondok tadi," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Ia mengatakan, teruntuk ponpes yang tidak berizin, pemkot akan membantu pengurusan perizinan bangunan.

"Ini menjadi pembelajaran. Maka dalam pembelajaran apapun, apakah dari bidang agama maupun tidak, maka izin itu penting," tegasnya.

Terkait jumlah ponpes di Surabaya, Eri belum bisa memastikan. Sebab saat ini masih dalam tahap inventarisasi.

"Dan kita juga akan koordinasi dengan teman-teman dan provinsi. Apa yang bisa kita lakukan karena ada yang tidak menjadi bagian dari kota kalau dia pendidikannya di pendidikan SMA. Ketika pendidikannya di SD dan SMP ada di posisi pemerintah kota Surabaya. Tapi kalau ada di SMA pemerintah provinsi sehingga nanti kita akan melihat dan kita hitung kita cek bersama," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto akan mengadakan pelatihan mitigasi bencana dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) siap siaga menghadapi bencana.

"Kita sudah mengirimkan surat kepada seluruh camat, kemudian Kementerian Agama untuk kita minta data pesantren yang ada di Surabaya," kata Irvan.

Menurutnya, pelatihan ini penting sebagai bekal pengurus ponpes maupun santri terhadap kejadian bencana yang tidak diinginkan.

"Seluruh penghuni pondok termasuk juga pengurusnya, ya. Setelah data itu kita akan buat jadwal. (Targetnya) InsyaAllah tahun ini," pungkasnya.

Diketahui, rencana pemetaan data perizinan ponpes ini mengantisipasi kejadian runtuhnya musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo pada Senin (29/9) menewaskan puluhan santri, termasuk warga Surabaya.




(auh/hil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads