.webp)
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Korwil 9 Jawa Timur, Muhammad Hasan Bisri mengecam pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi. Pasalnya Subandi menyinggung soal izin mendirikan bangunan (IMB) Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ghozini, Buduran, Sidoarjo.
Pernyataan Subandi itu dilontarkan saat meninjau ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny. Di sana Subandi sempat menanyakan IMB kepada pengurus ponpes.
Hasan Bisri menyampaikan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari siapa yang salah, apalagi dengan menyinggung aspek perizinan bangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini musibah, ujian bagi kita semua. Kita tidak perlu buru-buru mencari siapa yang salah. Justru mestinya negara hadir. Pondok pesantren itu usianya ratusan tahun, pendidikan tertua di Indonesia yang sudah berjasa mencerdaskan anak bangsa sekaligus mempertahankan kemerdekaan," ujar Hasan di Ponpes Al Khoziny, Rabu (1/10/2025).
Hasan menilai pernyataan bupati yang menyinggung IMB justru menyesakkan di tengah suasana duka. Ia berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat, hadir untuk memberikan solusi konkret, bukan menambah luka dengan saling menyalahkan.
"Kalau ada bangunan yang belum standar, mestinya pemerintah dampingi, bahkan kalau perlu dibantu pembiayaannya agar sesuai standar keselamatan. Bukan malah menyalahkan pondok. Kiai dan santri sekarang sedang terpukul, jangan ditambah dengan narasi yang menyudutkan," katanya.
"Jangan dulu saling menyalahkan, mari kita berempati dulu. Kalau memang ada bangunan pondok yang perlu dievaluasi, silakan pemerintah hadir. Inilah saatnya negara benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada pesantren," imbunya.
Sebagai bentuk kepedulian, GP Ansor bersama Banser Sidoarjo menyiagakan tim Tagana untuk membantu proses evakuasi. Hasan menyebut ada sekitar dua pleton Tagana yang diterjunkan secara bergiliran dalam tiga shift setiap harinya.
Sebelumnya, bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo ambruk pada Senin (29/9) sore. Bupati Sidoarjo, Subandi menyebut pihak ponpes diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Nanti akan kita sosialisasikan kembali, kalau ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin, akan kita berhentikan dahulu, kita tidak ingin musibah ini terulang kembali," ujar Subandi, Selasa (30/9/2025).
Dugaan Subandi ternyata benar, saat ditanyakan soal IMB yang ambruk, pihak pengurus ponpes ternyata tak memilikinya. Hal ini dilakukan Subandi saat meninjau lokasi pada Senin (29/9).
"Ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada, ngecor lantai tiga, karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh," katanya.
(hil/abq)
