.webp)
Ratusan petani dan mahasiswa menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Bupati Blitar, Rabu (24/9/2025). Mereka menuntut Pemkab Blitar dapat segera menyelesaikan konflik agraria yang merugikan petani.
Pantauan detikJatim, para peserta aksi berjalan kaki atau long march dari Simpang Empat Kanigoro menuju ke Kantor Bupati Blitar. Mereka turut membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan.
Seperti tulisan 'Negara wajib lindungi petani sesuai pasal 33 UUD 1945', 'Stop monopoli agraria, hentikan ketidakadilan di Blitar', dan 'Negara wajib hadir selesai konflik agraria di Blitar'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada sekitar sembilan tuntutan yang disampaikan dalam orasi para peserta aksi. Antara lain, mendesak pemerintah pusat membentuk badan pelaksana reforma agraria, mencabut UU Cipta Kerja, dan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Reforma Agraria.
Selain itu, para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik maupun permasalahan agraria di Blitar. Khususnya konflik Desa Gadungan dan Sumberbawang Kecamatan Gandusari serta Desa Sidodadi Kecamatan Doko.
"Ada tuntutan nasional, ada isu lokal yang kami sampaikan. Isu nasionalnya adalah penghapusan UU Cipta Kerja dan penyelesaian konflik agraria. Sementara isu lokal yang kami bawa adalah penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar," kata koordinator aksi perwakilan mahasiswa, Vita Narizza kepada detikJatim di lokasi, Rabu (24/9/2025).
Vita menyebutkan pemerintah belum secara maksimal melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat. Sehingga hal itu menjadi permasalahan petani maupun konflik agraria baru.
"Berdasarkan hasil pertemuan sementara perwakilan peserta aksi, Bupati menyetujui untuk mendengar tuntutan kami. Tentu kami akan mengawal hal tersebut," terangnya.
Bupati Blitar, Rijanto dan beberapa kepada dinas terkait menemui peserta aksi tersebut. Rijanto mengaku mendengar dan berupaya untuk memfasilitasi tuntutan massa aksi tersebut.
"Tentu kami mendengar dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah petani kita. Meskipun Pemkab Blitar tidak berwenang secara langsung, namun kami upayakan," tandasnya.
Sebagai informasi, aksi damai petani dan mahasiswa itu mendapat pengamanan dari Polres Blitar. Polres Blitar menerjunkan 212 personel dan BKO satu pleton personel Brimob dari Malang. Dukungan pengamanan juga melibatkan personel dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar.
(auh/hil)
