.webp)
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada 5 menteri yang kena reshuffle jilid 2 di era Presiden Prabowo.
Pengamat Politik Unair, Fahrul Muzzaqqi menyebut reshuffle kali ini murni merupakan respons dari Presiden Prabowo terhadap tuntutan masyarakat.
"Tentu ini merupakan respons Presiden Prabowo terhadap tuntutan yang beredar di masyarakat belakangan ini. Termasuk nama-nama seperti Budi Arie yang banyak disebut," kata Fahrul saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (8/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebutkan bahwa reshuffle ini diprediksi menempatkan sosok-sosok yang tidak hanya teknokratis tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat.
"Catatan saya dalam situasi ini, Presiden Prabowo ingin membangun pondasi pemerintahan dengan melibatkan sosok yang punya visi kuat, luas dan sensitivitas besar terhadap situasi ekonomi dan situasi masyarakat," jelasnya.
"Jadi tidak semata-mata kualitas teknokratisnya, tapi sensitivitasnya itu penting terhadap situasi masyarakat di bawah. Seperti Sri Mulyani yang sebenarnya seorang teknokrat, mungkin pertimbangan sensitivitas termasuk tuntutan rakyat," tambahnya.
Menurut Fahrul, menteri-menteri yang baru dilantik Prabowo diharapkan bisa memberikan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah.
"Bagaimana para menteri ini bisa bekerja sesuai tuntutan yang belakangan ini terjadi, terutama kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka harus mampu menerjemahkan situasi di bawah saat ini," jelasnya.
Di samping itu, Fahrul merasa bahwa pergantian menteri ini merupakan langkah presiden Prabowo dengan menggunakan hak prerogatif-nya di tahun kedua kepemimpinan untuk menjawab tantangan penguatan kapasitas menteri.
"Penguatan kapasitas menteri untuk melihat lagi kebijakan-kebijakan yang sudah atau sedang berjalan. Butuh konseptor atau sosok yang punya kapasitas teknokratis yang memadai, walau pun di sini sebenarnya sosok Sri Mulyani tidak perlu diragukan kapasitas, tapi mungkin belakangan kebijakannya tidak bisa meredam tuntutan dari masyarakat," tandasnya.
(dpe/abq)
