.webp)
Pemerintah Malang gencar melakukan penguatan literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks dari media sosial. Edukasi diberikan agar masyarakat melakukan kroscek ketika menerima informasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang Muhammad Nur Widianto menilai, masih adanya masyarakat yang terpengaruh hoaks lantaran tidak memilih menahan informasi yang diterima.
Tetapi justru langsung menyebarkan dengan pola berantai kepada orang lain melalui saluran media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan pencermatan dari kami, dampak tersebarnya hoaks yang bergerak sedemikian bebas di ruang digital mampu memicu provokasi dan fitnah," ujar Nur Widianto kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Nur Widianto, salah satu poin yang ditanamkan setiap pelaksanaan edukasi bermedia sosial adalah melakukan kroscek ketika menerima sebuah informasi dari sumber terverifikasi.
"Yang sering saya sampaikan saat forum adalah mencari tahu kebenaran sebuah informasi, bisa melalui media mainstream untuk memastikan dan menjadi ukuran sejauh mana kebenaran informasi yang diterima oleh masyarakat," kata Widianto.
Nur Widianto mencontohkan ketika aksi demo beberapa waktu terakhir, tersebar video yang menarasikan gedung DPRD Kota Malang yang terbakar, padahal informasi itu tidak benar.
Sebab, peristiwa yang terekam di dalam video tersebut terjadi terjadi jauh-jauh hari sebelum aksi demo akhir Agustus 2025.
"Itu kan tidak benar, kalau terus didaur ulang dan disebarkan seolah-olah menjadi sebuah kebenaran dan berbahaya," tegasnya.
Hal ini, lanjut Nur Widianto, peningkatan literasi digital bagi masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari instansi pimpinannya dan menggandeng pihak-pihak terkait, seperti relawan maupun lintas kedinasan.
Pasalnya, kata Widianto, penggunaan gadget memang tidak bisa dibendung, tetapi pemanfaatannya harus dengan bijaksana.
"Yang pasti informasi hoaks kami identifikasi, collect, dan dilaporkan secara berjenjang. Kalau di hirarki kepemerintahan itu pimpinan, pemerintah provinsi, terus ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital," pungkasnya.
(mua/hil)
