Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto meresmikan Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.
Nanang mengatakan, fasilitas baru ini menjadi langkah strategis Polri dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Khususnya pada perempuan, anak, korban kekerasan, hingga kelompok rentan lainnya.
Ia menegaskan kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi tonggak peningkatan pelayanan publik. Serta lebih berpihak kepada korban, terutama anak-anak, perempuan, lansia, serta masyarakat kurang mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap pelayanan kesehatan Polri bisa menjadi teladan, tidak hanya dari aspek teknis medis, tetapi juga dari sisi empati dan kepedulian," kata Nanang dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Instalasi tersebut berdiri di atas lahan seluas 182 meter persegi. Dibangun dalam waktu kurang dari satu bulan, sejak 23 Juli hingga 18 Agustus 2025.
Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Dinas Sosial, serta Biro Pemerintahan Provinsi Jatim.
"Melalui instalasi ini, korban kekerasan bisa mendapatkan layanan medis, psikologis, hingga pendampingan hukum secara terpadu dalam satu atap. Proses rujukan antarinstansi pun akan berlangsung lebih cepat dan efektif," ujar Khusnan.
Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting karena RS Bhayangkara juga berperan sebagai mitra strategis dalam perlindungan perempuan dan anak. Termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu.
Acara peresmian itu juga dihadiri sejumlah pejabat. Diantaranya di antaranya Kepala DP3AK, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jatim, serta jajaran Karumkit dan Kasi Dokes. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam memperkuat layanan terpadu yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(pfr/hil)