.webp)
Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek terpaksa harus dikosongkan akibat alih fungsi menjadi Sekolah Rakyat (SR). Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dialihkan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di area persawahan di sekitar Pasar Basah dengan luas area mencapai 7 hektare.
"Tanah yang kami siapkan itu nantinya harus siap bangun, artinya harus dilakukan pengurukan juga," kata M Nur Arifin, Rabu (9/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sambil menunggu pembangunan gedung baru, Pemkab Trenggalek menyiapkan lokasi sementara penyelenggaraan Sekolah Rakyat di BLK dan Disperinaker Trenggalek. Nantinya seluruh siswa baru akan ditampung dan mengikuti rangkaian pembelajaran di gedung tersebut.
"BLK, kantor Perindustrian sudah mulai dikosongkan, dinas perindustrian nanti geser ke kantor PU," ujarnya.
Pihaknya mengaku penjaringan siswa baru mulai dilakukan tahun ini, namun, pelaksanaan pembelajaran akan menunggu petunjuk langsung dari pemerintah pusat.
"Tahun ini kita sudah mulai melakukan penjaringan. Pembelajaran awal (di BLK) sembari menunggu dibangunnya sekolah rakyat," jelasnya.
Arifin menambahkan terkait area lahan yang disiapkan untuk pembuangan Sekolah Rakyat beberapa kali mengalami perubahan, karena lokasi awal yang disiapkan di Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan ditolak pemerintah pusat.
Pihaknya mengaku akan segera melakukan pengurukan area persawahan di sekitar Pasar, harapannya pemerintah bisa segera membangunkan gedung SR.
Sementara itu Kepala Diaperinaker Trenggalek Yulianto, membenarkan jika gedung BLK kantornya mulai dikosongkan. Rencananya kantor disperinaker akan dipindahkan sementara ke kantor Dinas PUPR dan gedung Balai Kartika.
"Untuk pelayanan kami berupa surat pengantar kerja sama rekom penempatan kerja dilayani di kantor PTSP (Mal Pelayanan Publik). Sedangkan yang lainnya pelayanan perindustrian, pelayanan transmigrasi, terus pelayanan yang lain ya di PUPR," kata Yulianto.
Sementara itu terkait pelaksanaan pelatihan kerja tidak bisa lagi digelar di BLK, untuk itu pihaknya bekerja sama dengan sejumlah SMK dan LPK swasta untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
"Selama ini kita juga sudah kerja sama dengan LPK. Mereka punya gedung dan fasilitas yang representatif. Artinya pelatihan nggak harus di BLK," imbuhnya.
(auh/abq)
