.webp)
Wali Kota Vinanda Prameswati meminta Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengawal jalannya sejumlah program kerja Pemerintah Kota Kediri. Tujuannya agar terwujud Good Governence.
Permintaan Vinanda disampaikan dalam acara Pemaparan Pengamanan Pembangunan Strategis Kota Kediri tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Dalam pemaparan ini, terdapat tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan paparan terkait proyek strategis yang dilakukan. Yakni, DPUPR, Dinkop UMTK, Dinsos, Disperdagin, DKPP, Dindik, dan RSUD Gambiran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyambut hangat forum penting ini yang bukan hanya sekadar agenda rutin. Tetapi menjadi ruang kolaboratif yang sangat bermakna. Dimana kita membuka lembar kerja besar untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu Kota Kediri yang MAPAN," kata perempuan yang karib disapa Mbak Wali itu, Senin (2/5/2025).
Menurutnya, tahun 2025 adalah kunci bagi transformasi dan lompatan pembangunan di Kota Kediri. Berbagai proyek strategis telah dirancang, tidak hanya untuk menjawab tantangan hari ini tetapi juga untuk menyiapkan fondasi masa depan.
Pemaparan ini adalah momentum bersama untuk memastikan bahwa langkah-langkah pembangunan yang ditempuh, benar-benar selaras dengan harapan masyarakat dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
"Kita ketahui proyek strategis daerah adalah program prioritas yang dirancang secara terintegrasi dan berdampak luas. Mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan peluang bagi generasi mendatang. Maka dari itu transparasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilannya," ungkapnya.
Mbak Wali menjelaskan terdapat beberapa proyek strategis daerah Kota Kediri tahun 2025. Dimana proyek-proyek strategis tersebut dijalankan oleh tujuh OPD yang melakukan paparan. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen memastikan proyek-proyek tersebut tidak hanya selesai tepat waktu dan tepat anggaran.
Tetapi juga tepat guna. Sebab lebih dari sekedar hasil fisik, yang diharapkan adalah dampak nyata bagi masyarakat, akses lebih mudah, layanan lebih baik, ekonomi bergerak, dan kualitas hidup yang meningkat.
"Saya percaya bahwa sebesar apapun program dan rencana tidak akan berhasil tanpa adanya semangat gotong-royong. Mari kita semua terus bersinergi sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Maka partisipasi dari semua pihak termasuk pengawasan yang konstruktif sangat kami harapkan demi terwujudnya Kota Kediri yang MAPAN," jelasnya..
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty mengatakan pemaparan proyek strategis daerah telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Wali Kota Kediri. Rencananya, ada 11 kegiatan yang akan dipaparkan oleh OPD.
Tujuan pemaparan ini memohon agar Tim Proyek Pembangunan Strategis (PPS) melakukan pengawalan proyek strategis daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek strategis daerah yang dimohonkan dalam pelaksanaannya tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Teknis pengawalannya, ada pemaparan, entry meeting, dan exit meeting. Selama proyek berlangsung, Pemkot dan Kejaksaan akan duduk bersama untuk diskusi apabila ada kendala.
"Kami tidak turun nanti tapi kami memastikan bahwa secara hukum sudah tepat. Ini untuk menghindari kerugian negara dan proyek berjalan dengan lancar. Komitmen Mbak Wali bagaimana semua berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Mirna
Turut hadir dalam acara pemaparan yakni, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma, Kepala Dinsos Paulus Luhur.
Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priyambodo, Kepala DKPP Moh. Ridwan, Direktur RSUD Gambiran Aditya Bagus Djatmiko, Plt Kepala DPUPR Yono Heryadi, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, dan tamu undangan lainnya.
(dpe/abq)
