.webp)
Memperingati Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum mengingat kebangkitan melalui semangat bersatu dan melawan ketertinggalan. Semangat itu dihidupkan kembali bukan di medan kolonialisme fisik melainkan di ruang baru, yakni dunia digital.
Pakar IT Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Supangat PhD ITIL COBIT CLA CISA mengatakan para tokoh pergerakan terdahulu membangkitkan semangat kebangsaan melalui media cetak dan organisasi pemuda. Di era ini, masyarakat dituntut membangkitkan kesadaran digital nasional.
"Merawat kemerdekaan kini berarti menjaga ruang siber kita dari ancaman yang kian kompleks dan berisiko tinggi," kata Supangat kepada detikJatim, Rabu (21/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Supangat menyebutkan Indonesia sempat menduduki peringkat 5 besar negara yang paling rentan terhadap serangan siber secara global dan tahun 2016 lebih dari 15 juta identitas digital penduduk terdampak. Kominfo juga menyebutkan Indonesia masuk 10 besar negara dengan sasaran utama serangan siber.
Kerugian ekonomi dari kejahatan siber di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Bahkan menyumbang sekitar 1,20% dari total kerugian global akibat serangan siber, tak hanya secada individu, juga institusi perbankan, layanan kesehatan, dan sistem energi.
"Ironisnya, masih banyak insiden terjadi bukan karena canggihnya teknologi penyerang, melainkan kelengahan pengguna. Celah justru terbuka karena kesalahan dasar, contohnya pengelolaan kata sandi yang lemah, klik sembarangan, atau abai terhadap pembaruan sistem. Maka, literasi keamanan digital harus menjadi pondasi pertahanan bangsa," jelasnya.
Wakil Dekan I Fakultas Teknik Untag Surabaya ini mengatakan membangun sistem digital aman perlu memupuk budaya sadar risiko di masyarakat, terutama di sektor publik dan pendidikan.
"Keamanan siber bukan semata urusan ahli teknologi, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif. Setiap individu, dari level pimpinan hingga pengguna akhir, perlu memahami bahwa tindakan kecil mereka dapat berdampak besar. Inilah bentuk baru dari semangat gotong royong, yaitu saling menjaga dalam dunia maya," ujarnya.
Infrastruktur Digital
Dia sebutkan bahwa sebagian besar layanan publik di Indonesia masih bergantung pada infrastruktur digital luar negeri. Di mana dapat menyimpan risiko besar pada kedaulatan data nasional.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu membangun pusat data nasional, sistem keamanan dalam negeri, lalu mendorong pengembangan teknologi lokal secara terstruktur dan berkelanjutan.
"Langkah ini sejatinya adalah bagian dari pelaksanaan nilai-nilai konstitusi. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan, termasuk literasi teknologi. Pasal 28 ayat (1) mendukung kolaborasi dalam menghadapi ancaman digital, dan Pasal 33 ayat (2) menekankan pentingnya penguasaan sumber daya strategis, termasuk informasi dan sistem digital," urainya.
Supangat menjelaskan, ancaman digital tidak mengenal batas institusi. Dibutuhkan sinergi nasional, antara kementerian, lembaga, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil, untuk menghadapi tantangan bersama ini.
Di Hari Kebangkitan Nasional menjadi momet tepat untuk menyerukan kebangkitan baru, khususnya digital Indonesia. Karena tidak cukup hanya manfaat teknologi, tetapi juga harus memahami risiko dan siap membela ruang digital kita dari gangguan luar.
"Kemerdekaan hari ini tidak lagi hanya ditentukan oleh batas geografis, tetapi juga oleh siapa yang menguasai data, sistem informasi, dan jaringan komunikasi. Dalam konteks ini, merawat kemerdekaan berarti memastikan bahwa setiap warga negara aman di ruang digital, bahwa sistem negara tidak mudah diretas, dan bahwa informasi publik tidak jatuh ke tangan yang salah," katanya.
"Kebangkitan yang dulu diwujudkan lewat organisasi dan media cetak, hari ini harus dimanifestasikan dalam keamanan jaringan, kekuatan enkripsi, literasi digital, dan sinergi nasional. Inilah bentuk baru dari perjuangan. Inilah medan baru kemerdekaan," pungkasnya.
(dpe/abq)
