.webp)
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico, melakukan kunjungan ke Ponorogo untuk meninjau kesiapan pendirian Sekolah Rakyat. Ponorogo menjadi salah satu dari sejumlah daerah yang mengajukan pendirian sekolah tersebut dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
"Terima kasih kepada Pak Giri selaku Bupati, Sekda, serta seluruh unsur Forkopimda yang mendukung penuh program ini," ujar Robben Rico di lokasi kunjungan, Rabu (1/5/2025).
Robben menyampaikan, pembangunan sekolah ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Jokowi yang ingin mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin atau masuk dalam kategori desil 1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini saya bersama tim sebagai formatur Sekolah Rakyat melakukan kunjungan di Ponorogo. Kami ingin memastikan kesiapan operasional sekolah di bulan Juli, serta mengecek lahan 7 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah di tahun kedua," ujarnya.
Sekolah Rakyat akan dibuka bertahap mulai tahun ini dengan memanfaatkan gedung sementara. Gedung baru direncanakan akan dibangun di lahan milik Pemkab Ponorogo, dengan kapasitas penuh mencapai 1.000 siswa.
"Ini sementara untuk trigger rintisan supaya kita tidak kehilangan waktu lebih banyak. Gedung awal sudah ada dan tinggal renovasi, nanti tahun kedua kita pindahkan ke lokasi permanen," imbuh Robben.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan mencakup tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Semua siswa berasal dari keluarga desil 1 atau warga berpenghasilan sangat rendah.
"Presiden mewajibkan agar siswa berasal dari keluarga desil 1. Di luar itu tidak diperkenankan. Semuanya dibiayai negara, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lewat APBN," tegasnya.
Robben juga menambahkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menyiapkan lahan, melakukan renovasi awal, serta mengurus perizinan seperti PBG, IMB, SLF, dan izin operasional sekolah.
"Kontribusi Pemda penting dalam hal penyediaan lahan serta infrastruktur awal. Sedangkan pembangunan gedung baru menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Dari total target 200 lokasi se-Indonesia, 100 akan dibiayai lewat APBN dan 100 melalui CSR," ungkapnya.
Tenaga pendidik dan kepala sekolah nantinya akan diambil dari Ponorogo sendiri. "Karena ingin memajukan anak-anak Ponorogo, maka guru-gurunya juga berasal dari sini. Mereka yang paling tahu karakter daerah," tandas Robben.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung rintisan sekolah ini. Pihaknya sudah menyiapkan gedung sementara yang akan digunakan selama proses pembangunan berlangsung.
"Kami siapkan sekolah transit di gedung Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Jalan Trunojoyo, sambil menunggu pembangunan selesai. Tegak lurus dengan arahan Kemensos," kata Sugiri.
Ia juga menyebutkan jumlah keluarga desil 1 di Ponorogo mencapai 6.600, meskipun jumlah calon siswa yang akan diterima masih dalam proses pendataan.
"Rencananya akan ada dua SD, dua SMP, dan dua SMA. SMA kami koordinasikan dengan provinsi agar adil. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga membentuk karakter dan pendidikan agama," jelasnya.
Dengan konsep boarding school, Sugiri berharap Sekolah Rakyat ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tapi juga membentuk karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Prinsipnya kami siap. Semoga program ini bisa sukses dan membawa perubahan nyata bagi anak-anak Ponorogo," tutup Sugiri.
(hil/iwd)
