.webp)
Potensi gesekan antar-pesilat di Magetan berhasil digagalkan Polisi dan TNI pada Minggu (20/4) sore. Hari ini, sebanyak 13 perguruan pencak silat di Magetan menggelar deklarasi damai.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh pimpinan perguruan silat di Magetan. Selain itu, acara deklarasi ini disaksikan oleh sejumlah tokoh agama, juga Forkopimda Kabupaten Magetan.
"Kami dari Forkopimda Kabupaten Magetan memfasilitasi kegiatan deklarasi damai perguruan pencak silat se-Kabupaten Magetan. Ini pasca kemarin kami berhasil menggagalkan gesekan yang hampir terjadi saat halal bihalal," ujar Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, Senin (21/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erik menyampaikan kegiatan deklarasi damai itu melibatkan 13 perguruan pesilat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Magetan serta klub bela diri. Hal ini dalam upaya mencegah potensi bentrokan antar perguruan pencak silat di Magetan.
"Ada 13 nama perguruan pencak silat di Magetan yang ikut deklarasi damai. Ini dalam upaya mencegah potensi bentrokan antar perguruan pencak silat,"jelas Erik.
Erik mengungkapkan isi deklarasi damai itu menegaskan 9 komitmen utama yang harus dilaksanakan semua pesilat dari semua perguruan silat. Pertama menjaga kerukunan antar sesama pesilat, serta menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi.
Selain itu mereka juga menyatakan akan menjunjung tinggi hukum, hingga siap bekerja sama dengan TNI-Polri serta pemerintah daerah dalam menjaga keamanan wilayah.
"Saya mengajak seluruh perguruan untuk terus menjaga komunikasi, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta berani menolak ajakan yang mengarah pada tindakan anarkis. Mari bersama-sama menjaga kamtibmas di Magetan demi generasi muda yang sehat, cerdas, dan berprestasi," papar Erik.
Berikut 9 komitmen dan pernyataan sikap perguruan pencak silat di Magetan dalam kegiatan Deklarasi Damai ini.
1. Senantiasa menjaga kerukunan, persatuan dan semangat kebersamaan kepada sesama maupun antar perguruan pencak silat.
2. Mematuhi segala peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku.
3. Berperan aktif mencegah aksi yang bersifat destruktif, anarkis dan menolak provokasi atau adu domba dari pihak manapun.
4. Tidak mudah terpengaruh berita hoaks yang bersifat provokatif dan selalu mengklarifikasi informasi yang melibatkan perguruan silat guna menghindari kesalahpahaman.
5. Tidak menggunakan atribut atau pakaian yang bersifat rasis atau menyinggung perguruan lain serta tidak melakukan perusakan terhadap simbol-simbol perguruan pencak silat.
6. Ketua organisasi pencak silat disemua jenjang tingkatan turut bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, berikut implikasi yang ditimbulkan.
7. Apabila terjadi permasalahan hukum yang melibatkan warga perguruan pencak silat maka menjadi tanggung jawab individu dan menyerahkan sepenuhnya setiap penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
8. Menerima saran dan masukan dari pihak terkait guna terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Magetan.
9. Bersama TNI-POLRI dan aparat pemerintahan siap menjaga kondusifitas serta menciptakan suasana yang aman, tertib dan damai.
(dpe/iwd)
