.webp)
Dalam upaya menjalankan Instruksi Presiden Nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pendirian Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, berkunjung ke Banyuwangi dan menyatakan harapannya agar daerah tersebut menjadi pelopor dalam implementasi program ini pada tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare yang tersebar di dua lokasi. Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan survei dan kajian kelayakan atas lokasi-lokasi tersebut. Diperkirakan, Banyuwangi akan menjadi salah satu dari 200 daerah pertama yang mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat.
"Ibu Bupati sudah mengusulkan, sudah bertemu dengan desk Kementerian di Jakarta. Mungkin Banyuwangi akan masuk dalam 200 daerah pertama. Kami masih melakukan survei di beberapa kabupaten/kota. Mungkin tahun ini bisa terlaksana, dan Banyuwangi jadi pelopor Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat (18/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul menambahkan, pada tahap awal Sekolah Rakyat akan menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem. Sistem pendidikan akan menggunakan model boarding school atau berbasis asrama. Setiap tingkatan pendidikan-SD, SMP, dan SMA-direncanakan memiliki dua rombongan belajar.
"Untuk kuota tahun ini bisa disesuaikan dengan fasilitas yang ada, misalnya dua rombongan belajar berisi 50 orang. Kalau kuota 100, maka bisa empat rombongan belajar. Tahun ini, kuota 1.000 siswa mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dua lokasi yang diajukan ke Kementerian Sosial sudah cukup representatif dan siap digunakan.
"Kami sudah mengusulkan dua lokasi ke Kemensos, yakni di Rusunawa Klatak karena di sana sudah ada bangunan siap pakai, dan di Balai Diklat Kementerian di Licin. Tinggal menunggu Kemensos memilih lokasi yang paling cocok," terang Ipuk.
Saat ini, Banyuwangi berada dalam tahap verifikasi akhir. Keputusan akhir terkait pelaksanaan program ini masih menunggu hasil koordinasi antarkementerian, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.
Ipuk juga menyampaikan bahwa seluruh tenaga pengajar di Sekolah Rakyat akan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana kebijakan dari Kemensos.
"Tenaga pengajarnya, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Menteri, akan diambil dari ASN di sekolah negeri. Nantinya mereka akan dibagi, ada yang tetap mengajar di sekolah umum dan ada yang ditugaskan mengajar di Sekolah Rakyat ini," pungkasnya.
(ihc/fat)
