.webp)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan program nasional sekolah rakyat dipastikan terealisasi. Dia memastikan bahwa kabupaten/kota di Jatim sudah siap menyelenggarakan sekolah rakyat.
Guna memastikan kesiapan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut, Khofifah melakukan peninjauan beberapa tempat yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat. Salah satunya berada di Kota Batu.
Lokasi sekolah rakyat untuk jenjang SMP di Kota Batu berada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Peninjauan itu dilakukan pada Rabu (16/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama kegiatan itu, Khofifah berkeliling dan melihat beberapa ruangan yang ada di UPT PPSPA. Dari hasil peninjauan, bangunan tersebut dinilai layak digunakan dengan catatan perlu ada beberapa penyesuaian.
"Hasil disini membutuhkan sentuhan lagi, satu kamar mungkin perlu diatur dan dipastikan Tempat tidur anak-anak aman. Kemudian dapur juga perlu, perlu ada monitoring lagi menjadi dapur sehat," kata Khofifah, Rabu (16/4/2025).
"Kemudian kelas ada yang perlu di sekat. Ini sederhana menurut saya. Kemudian supaya nampak baru ya dicat lagi. Tapi kalau untuk kamar dan dapur perlu identifikasi dan Kementerian PU sudah datang ke sini melakukan inventarisasi sehingga harapan berstandar internasional bisa terealisasi," sambungnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan bahwa untuk sekolah rakyat jenjang SMA di Surabaya, pihaknya telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ia memastikan pihak Unesa siap menyediakan 6 kelas untuk sekolah rakyat.
"Saya sudah telpon dengan rektor bahwa siap 6 kelas, satu kelas untuk 25 siswa lengkap dengan asramanya di Lidah Kulon. Nanti kalau akan pengembangan Unesa akan mengembangkan di Gedangan, Sidoarjo. Hari ini kementerian pu akan meninjau yang di Gedangan," ujarnya.
Program sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keluarganya masuk ke dalam Desil 1 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 yang dimaksud merupakan keluarga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.
"Kami ingin pastikan seluruh Kabupaten/Kota siap menjalankan sekolah rakyat pada bulan Juli mendatang atau tahan ajaran baru," tandasnya.
(dpe/iwd)
