.webp)
Banjir masih menjadi persoalan yang belum tertuntaskan di Kota Malang. Penanganan banjir diharapkan bisa masuk dalam proyek strategis nasional.
Rencananya usulan itu akan disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada pemerintah pusat.
"Saya usulkan ke Menteri ATR bahwa rencana tata ruang kita masuk dalam rencana strategis nasional supaya tidak terulang kejadian banjir, seperti yang ada di Bekasi, Tangerang," kata Wahyu Hidayat kepada wartawan, Senin (24/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono waktu itu.
Bahwa penanganan banjir dan kemacetan di Kota Malang tidak dapat dibatasi secara administrasi. Masalah banjir merupakan masalah bersama Malang Raya. Sehingga, membutuhkan keterlibatan tiga kepala daerah untuk turun menjadi satu tanpa memikirkan batas administrasi.
"Saya komunikasi dengan Menteri ATR/BPN pada saat kami dikumpulkan oleh Gubernur. Saya sudah bertanya langsung kepada Pak Menteri ATR. Penyelesaian banjir dan macet yang ada di Kota Malang itu tidak bisa selesai kalau dibatasi secara administrasi. Malang Raya harus duduk bersama," tuturnya.
Menurut Wahyu, tata ruang di wilayah Malang Raya harus seimbang. Antara Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun Kota Batu.
Seluruh pemangku kebijakan harus memiliki tanggung jawab bersama. Sehingga penanganan banjir dan macet tidak bisa dibebankan kepada Kota Malang saja.
"Karena tata ruang Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, itu harus seimbang. Harus duduk bersama. Harus punya tanggungjawab bersama yang tidak bisa hanya diatur di Kota Malang saja," bebernya.
Wahyu mencontohkan titik banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, yang ternyata disebabkan oleh sumbatan pada sistem drainase. Belum lagi dampak curah hujan tinggi, karena pengelolaan tata ruang di sekitarnya.
"Ini kan jalan provinsi (Suhat). Maka kami harus duduk bersama. Penganggarannya nanti akan ada sharing, ada tanggungjawab pusat, provinsi, dan daerah di Malang Raya," terangnya.
"Kalau kita antisipasi hanya berdasarkan wilayah administrasi saja, tidak mempertimbangkan dengan intensitas hujan yang ada di wilayah atas. Bagaimana pengelolaan tata ruang yang ada di atas, tidak akan bisa selesai," sambungnya.
Wahyu juga menjelaskan, butuh peran serta masyarakat dalam pengentasan banjir di wilayah Kota Malang. Selain kesiapan masterplan untuk menuju Kota Malang bebas banjir pada 2028 nanti.
"Dengan masterplan drainase itu kami tidak mungkin menangani semua secara bersamaan. Bertahap untuk menuju 2028 Kota Malang bebas banjir. Tapi perlu ada partisipasi masyarakat untuk menjaga saluran drainase, tidak membuang sampah sembarangan," pungkasnya.
(mua/iwd)
