.webp)
Ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak UU TNI dengan meluruk Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Aksi mahasiswa gabungan dari Cipayung Plus Blitar Raya dan Aliansi BEM Blitar Raya berlangsung sejak sore hingga malam.
Pantauan detikJatim, para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Aksi para mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Blitar.
Sejumlah tuntutan mahasiswa yaitu, mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan UU TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahasiswa juga meminta aparat menghilangkan intimidasi kepada masyarakat sipil. Para mahasiswa juga menolak aksi teror terhadap jurnalis.
 Foto: Fima Purwanti |
Koordinator aksi, Vita Neriza Permai mengatakan aksi ini untuk mendeklarasikan aturan-aturan yang harus berpihak kepada rakyat. Dia juga menilai pengesahan UU TNI menimbulkan polemik di masyarkat.
"Kami mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu yang membatalkan UU TNI. Kami akan mengawal tuntutan ini sampai ke DPR RI," terangnya kepada awak media, Senin malam (24/3/2025).
Vita menyebut para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota Dewan. Salah satunya mengusulkan Perpu yang membatalkan UU TNI. Mahasiswa juga mengecam keras aksi intimidasi terhadap jurnalis.
"Kami para mahasiswa juga menolak aksi teror terhadap jurnalis dan masyarakat sipil. Ini menunjukkan tidak adanya atensi terhadap demokrasi," terangnya.
Para mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai dan tiga anggota DPRD Kabupaten Blitar. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perwakilan DPRD Kabupaten Blitar.
Mahasiswa juga meminta perwakilan DPRD Kabupaten Blitar menandatangani tuntutan peserta aksi untuk diusulkan ke DPR RI.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai mengaku menerima tuntutan para mahasiswa. Ia berjanji akan mengirim tuntutan para mahasiswa ke DPR RI. Selain itu, Rifai juga mengizinkan mahasiswa memasang banner tuntutan di gerbang DPRD Kabupaten Blitar.
"Kami tidak mempermasalahkan aksi para mahasiswa. Yang penting substansi tuntutan para mahasiswa tersampaikan," tandasnya.
(abq/iwd)
