.webp)
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Hal ini bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Komisi E (Bidang Pendidikan) DPRD Jatim, Jairi Irawan berharap sekolah rakyat tidak membedakan antara anak dari keluarga tidak mampu dan anak keluarga mampu.
"Anak-anak yang tergolong tidak mampu atau miskin tidak harus dikumpulkan di suatu tempat lalu diberikan fasilitas dan dengan kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya atau boarding school. Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua anak tanpa membedakan kaya atau miskin," kata Jairi saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (11/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jairi menyebut persoalan pendidikan di Indonesia saat ini bukan perkara jumlah sekolah. Tetapi pada tata kelola manajemen pendidikan yang buruk.
"Persoalan pendidikan kita saat ini bukan pada kurangnya satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola atau manajemen. Contohnya bagaimana guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan ganti melalui pola perekrutan yang bagus dan tepat agar sekolah tidak merekrut guru baru melalui honorer. Anak-anak yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan yang layak dan gratis di lingkungan terdekat mereka," bebernya.
"Belum lagi yang sedang hangat saat ini posisi guru honorer atau PPPK maupun PNS yang belum tuntas penyelesainnya," tambahnya.
Politikus Golkar ini menyebut daripada pemerintah membuang banyak anggaran membentuk sekolah baru, maka lebih baik untuk menggunakan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama hingga yayasan kristen untuk mengelola manajemen sekolah di daerah-daerah.
"Kita memiliki ormas yang concern terhadap pendidikan tidak kurang-kurang banyaknya dan sudah terbukti dengan baik menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat ratusan tahun, semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Belum lagi lembaga keagamaan seperti kristen maupun lainnya," jelasnya.
"Mereka bisa dilibatkan dalam program ini dengan tidak harus mendirikan sekolah sendiri dan tentunya mereka sudah siap dengan sistem yang dibangun selama ini, pemerintah tinggal menyesuaikan kebutuhan saja," tambahnya.
Jairi juga berharap pemerintah segera memperbaiki kurikulum dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian pemerintah diminta memperbaiki sistem perekrutan guru yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
"Lalu perbaiki tunjangan dan gaji mereka, penuhi fasilitas-fasilitas satuan pendidikan yang layak dan mumpuni. Khusus untuk wilayah terluar, kirim guru-guru yang terbaik dengan gaji yang sesuai, kalau belum ada sekolah, bangun fasilitas sekolah yang bisa mereka akses setiap hari. Kita menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya," tandasnya.
(faa/iwd)
