.webp)
Pemprov Jatim menyatakan kesiapan penuh mendukung Instruksi Presiden (Inpres) 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan seluruh jajaran di Jatim siap menjalankan arahan Mensos terkait ground check DTSEN secara akurat.
"Jawa Timur berkomitmen memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal. Seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Jatim sebanyak 5.219 orang akan mengikuti pelatihan dan terlibat langsung dalam ground check," ujarnya, Kamis (6/3/2025).
"Pembagian wilayah dilakukan secara profesional sesuai domisili SDM PKH untuk memastikan validitas data dan menjaga kondusivitas di lapangan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.
Oleh karena itu Khofifah menekankan pentingnya komunikasi aktif antara BPS, Kemensos, Dinsos Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta seluruh instansi terkait demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data.
Khofifah menekankan Pemprov Jatim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan ground check. Selain itu mekanisme usulan dan sanggahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) akan diperkuat melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
"Kami di Jawa Timur siap bekerja keras untuk memastikan implementasi DTSEN berjalan lancar. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, DTSEN diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.
Kadinsos Jatim Restu Novi Widiani, setelah adanya pernyataan dukungan Gubernur Jatim terhadap pemutakhiran DTSEN menegaskan pihaknya siap memantau pelaksanaan pemutakhiran itu.
"Kami siap memantau, bahkan kami siap menyuport jika diperlukan," kata Novi.
Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf dalam acara Pelatihan Ground Checking DTSEN yang dihadiri BPS se-Jatim dan seluruh Dinsos Provinsi dan Kabupaten/Kota menegaskan DTSEN hadir sebagai solusi atas permasalahan data sosial yang selama ini dianggap tidak sepenuhnya akurat.
"DTSEN sebagai data induk baru mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari lapisan terbawah hingga teratas. Dengan sistem pemeringkatan dan data yang lebih lengkap, DTSEN akan menjadi rujukan utama bagi seluruh program sosial dan ekonomi pemerintah," ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa per 3 Februari 2025 jumlah DTSEN telah sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni 285.579.122 penduduk, termasuk 93.025.360 keluarga.
"BPS berkomitmen mendukung pemutakhiran DTSEN dengan menurunkan operator untuk melakukan ground check secara menyeluruh. Kami juga akan memberikan pelatihan bagi pendamping PKH, melakukan monitoring, serta pemeringkatan data secara berkala untuk memastikan DTSEN selalu akurat dan up to date," jelasnya.
Untuk memastikan validitas data, pemutakhiran DTSEN melibatkan berbagai sumber termasuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data BPJS Kesehatan, Pertamina, dan PLN juga turut berkontribusi dalam penyempurnaan DTSEN.
(dpe/iwd)
