.webp)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah PDIP menunda mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jateng. Instruksi ini dikeluarkan usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menilai instruksi Megawati itu adalah bagian dari manuver politik PDIP terhadap pemerintah. Selain itu, dia menilai instruksi ini juga untuk menguji kesetiaan kader untuk tegak lurus terhadap instruksi partai.
"Ada beberapa bacaan atau analisis komunikasi politik melihat fenomena penahanan Sekjen PDIP oleh KPK. Larangan Ketua Umum PDIP terhadap kepala daerah dari partainya untuk mengikuti program retret dari pemerintah (presiden) merupakan bentuk manuver politik," ujarnya kepada detikJatim, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Verdy melihat setidaknya ada sejumlah hal yang bisa dimaknai dari seruan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya. Pertama adalah politik simbolik, seakan-akan ingin menunjukan 'Siapa yang lebih berkuasa'.
Megawati, menurut Verdy, ingin menunjukkan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden.
"Melainkan partai yang mengusung mereka. Ini mengandung pesan simbolik bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," katanya.
Hal kedua yang Verdy cermati dalam pernyataan Megawati adalah bentuk perlawanan politik. Permintaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret adalah bentuk sikap terbuka sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kedua, bentuk perlawanan politik. Larangan ini bisa dilihat sebagai sikap oposisi terbuka yang lebih tegas. Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai," tegasnya.
"Bisa jadi ini adalah strategi untuk 'menekan pemerintah' dalam keputusannya melalui KPK yang melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP. Dalam konteks itu dinilai ada kepentingan partai yang merasa tidak diakomodasi," sambungnya.
Menurut Verdy, permintaan Megawati agar kader menunda keikutsertaan pada kegiatan retret di Akmil Magelang juga memiliki tujuan untuk menguji loyalitas kader terhadap partai, bukan kepada pemerintah yang dianggap tak sejalan dengan kepentingan partai.
"Ketiga, larangan itu bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai (konsolidasi internal), bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai," tuturnya.
Verdy menganggap bahwa instruksi Megawati berkaitan dengan strategi PDI Perjuangan bagaimana berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bisa jadi, kata Verdy, langkah ini awal membuka ruang negosiasi.
"Bisa sebagai strategi negosiasi. Dengan melarang kadernya mengikuti program pemerintah, ketua umum bisa memposisikan partainya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan, sehingga pemerintah (presiden) perlu melakukan lobi atau negosiasi lebih lanjut," ujarnya.
Terakhir Verdy mengungkapkan ada kesan bahwa PDIP tengah membangun pertarungan narasi dengan melarang kadernya mengikuti program Presiden Prabowo Subianto karena terjadinya ketidakseimbangan politik yang kemungkinan dinilai merugikan PDI Perjuangan.
"Terakhir, sebagai pertarungan narasi. Dengan melarang kadernya mengikuti program presiden, ketua umum PDIP berusaha menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar dari sekadar mengikuti program pemerintah (retret)," ungkapnya.
"Ini bisa menjadi upaya menggugat ketidakseimbangan politik yang mungkin dinilai merugikan PDIP," pungkasnya.
(dpe/iwd)
