Daftar Kepala Daerah Terpilih di Jatim yang Batal Dilantik 6 Februari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian — Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)

Surabaya -

Mendagri Tito Karnavian membatalkan jadwal pelantikan kepala daerah tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari. Pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar bersamaan dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

Ada sebanyak 22 Kepala Daerah tanpa sengketa di Jawa Timur. Ke-22 kepala daerah itu bahkan sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU masing-masing daerah.

Meski demikian, ada 16 hasil Pilkada kabupaten/kota yang masih bersengketa di MK termasuk Pilgub Jatim di mana paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma)-Gus Hans menyampaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan ke MK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirangkum detikJatim, ke-16 daerah yang menjalani gugatan MK di Jatim yakni Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Ponorogo, Tulungagung, dan Magetan.

Sebelumnya, Tito mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di MK akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK dalam waktu dekat.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan kepala daerah terpilih itu akan digelar. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2).

Tito menyatakan mundurnya jadwal itu karena adanya putusan dismissal yang dipercepat MK. Tito menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta agar pelantikan digelar secara efisien. Karena selisih jarak waktunya tidak terlalu jauh, maka pelantikan disatukan demi efisiensi.