"Kita hari ini sudah 29 atau 28 tahun Reformasi. Saudara-saudara menyadari nggak yang paling tertinggal yang paling tidak mendapatkan perhatian (yaitu) pertanian, peternakan, dan nelayan. Ini lah bidang yang paling tertinggal," kata Zulhas dalam Workshop Partai Amanat Nasional bertema 'Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan' di Surabaya, Kamis (19/12/2024).
Zulhas menjelaskan bahwa pada era sebelum Reformasi, sektor pertanian justru menjadi tulang punggung perekonomian. Saat itu, kontribusi tenaga kerja dari sektor tersebut mencapai 67 persen.
"Zaman Pak Harto (Presiden Soeharto), kontribusi tenaga kerja dari sektor pertanian 67 persen. Jadi kalau ada 100 pekerja, 67 orang itu di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan," ungkap Zulhas.
Ia pun bersyukur karena pada era Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian kembali mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Zulhas menilai, langkah ini penting untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
"Terima kasih ke Presiden Prabowo. Karena pangan menjadi program prioritas utama," ujar Zulhas.
Zulhas juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mencanangkan target swasembada pangan lebih cepat dari rencana awal, yakni pada tahun 2027. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029, serta dalam forum dunia G20 beberapa waktu lalu.
"Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu Sidang Paripurna MPR. Pergi ke APEC G20 berubah lagi swasembada pangan pada tahun 2027 (target swasembada pangan)," tutur Zulhas.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, dan kader PAN yang terpilih di DPR serta DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia.
(abq/hil)