.webp)
Demi mewujudkan pelayanan kesehatan maksimal, Pemkab Lamongan melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman ini dilakukan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Gresik.
Dalam MoU ini Pemkab Lamongan akan memberikan fasilitas jaminan kesehatan nasional (JKN) berupa keanggotaan BPJS Kesehatan gratis bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada 2025. Penandatanganan MoU ini digelar di Guest House Pemkab Lamongan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan fasilitas BPJS bagi masyarakat yang bukan pekerja ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat Lamongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tahun, segala upaya kami dorong untuk meratakan kepesertaan BPJS untuk masyarakat Lamongan. Dengan BPJS, masyarakat terlindungi hak kesehatannya. Karena tidak hanya memberi pelayanan kesehatan melainkan juga edukasi hingga kualitas penanganan yang baik," ujar Pak Yes, Senin (16/12/2024).
Pak Yes memaparkan peningkatan angka Universal Health Coverage (UHC) di Lamongan sebesar 3,66%. Secara rinci, Pak Yes memaparkan bahwa pada 2024 ini UHC Kota Soto naik menjadi 86,44% dari sebelumnya pada 2023 sebesar 82,77%.
"Naiknya UHC ini menandakan adanya kenaikan pula pada penggunaan BPJS. Karena UHC memastikan setiap orang memiliki akses yang adil, komprehensif, dan bermutu terhadap layanan kesehatan," papar Pak Yes.
Anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan premi peserta PBID Lamongan pada 2025, kata Pak Yes, sebesar Rp 32.906.576.550. Angka itu akan mengkaver 60.685 orang jumlah peserta yang aktif dengan estimasi penambahan sepanjang 2025 mencapai 7.100 orang peserta.
"Jadi nanti terhitung sejak Januari 2025 ada 60 ribuan lebih peserta yang akan kami fasilitasi BPJS kesehatan gratis," ungkap Pak Yes.
(dpe/iwd)
