.webp)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan mengadakan kegiatan Capacity Building Pengelolaan Pajak Daerah bagi pegawai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas strategi dalam pengelolaan dan optimalisasi pajak daerah.
Kegiatan digelar di salah satu rumah makan di Jalan Ahmad Yani, Kota Pasuruan, Kamis, (5/12/2024). Peserta kegiatan antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapenda, pegawai Bapenda, serta perangkat daerah terkait.
Plt. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) yang membuka acara menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pajak daerah tidak hanya menjadi tugas Bapenda, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan seluruh perangkat daerah terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peningkatan pajak daerah tidak hanya menjadi tugas Bapenda, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan seluruh perangkat daerah terkait. Capacity Building seperti ini penting untuk memperkuat kemampuan, wawasan, dan sinergi ASN dalam merumuskan strategi yang lebih efektif," kata Mas Adi.
Mas Adi menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah. Ia menyampaikan bahwa inovasi digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
"Kita perlu mendorong digitalisasi di berbagai aspek pengelolaan pendapatan, mulai dari sistem pemungutan pajak hingga pelaporan keuangan. Dengan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pajaknya, misalnya melalui ponsel dengan fitur yang sederhana dan mudah dipahami," jelasnya.
Mas Adi menyinggung Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menekankan pentingnya penguatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri.
"Oleh karena itu, daerah harus lebih inovatif dan efisien dalam mengelola pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya," tambahnya.
Ia berharap kegiatan Capacity Building ini mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terkait tantangan dan peluang dalam pengelolaan pajak daerah.
"Saya ingin mengingatkan bahwa reformasi di bidang keuangan daerah bukan hanya soal perubahan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir. Kita harus meninggalkan cara lama yang kurang efektif dan beralih ke pendekatan modern yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik," tutupnya.
(akn/ega)
