.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah berjanji akan menuntaskan masalah stunting di Madura. Politisi PDI Perjuangan itu juga berjanji akan menuntaskan ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Garam.
Hal itu disampaikan pria asal Sumenep itu saat melakukan silaturahmi dengan ratusan warga di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Menurutnya, persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius semua pihak.
"Saya sebagai anggota DPR RI dari Madura berkomitmen akan menuntaskan masalah stunting di Madura," kata MH Said Abdullah, Jumat (8/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banyak hal menjadi penyebab tingginya angka stunting di Madura. Salah satunya, kurang terpenuhinya pola makan sehat karena faktor ekonomi. Sementara itu, salah satu indikator kemiskinan adalah masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di Madura, yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.
"Dua hal yang itu menjadi komitmen saya, yaitu stunting dan ribuan rumah tidak layak huni di Madura harus dituntaskan bersama-sama," terangnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, angka stunting di Bumi Sumekar terus mengalami penurunan, seperti pada tahun 2021 tercatat sebesar 29 persen.
Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menggerakkan semua pihak untuk menurunkan angka tersebut, sehingga pada tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 21,6. Kemudia turun lagi menjadi 16,7 persen pada tahun 2023.
Bupati Sumenep Achmad Fuzi Wongsujudo yang kini kembali mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan KH Imam Hasyim bertekat terus bekerja keras untuk menekan angka stunting di angka 10 persen pada akhir tahun 2024.
"Kami menargetkan angka stunting mencapai level 10 persen pada 2024, dengan pendekatan berbasis masyarakat dan layanan kesehatan yang responsif," kata Fauzi.
Ia mengaku optimis dapat mencapai angka 10 persen. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan program penurunan stunting adalah kolaborasi antara yang kompak antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
(irb/iwd)
