.webp)
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 nama yang bakal ditunjuk menjadi menteri atau wakil menteri di kabinetnya. Dari belasan nama tersebut sebagian merupakan menteri dari kabinet Jokowi.
Pakar politik Universitas Negeri Jember (Unej) Budhy Santoso mengatakan penunjukan sejumlah menteri di era Jokowi ke Prabowo sebagai masa transisi kekuasaan yang krusial. Meski begitu, ia menilai Prabowo harus menunjukkan kemandiriannya.
Menurut Budhy, dalam beberapa bulan terakhir, telah terlihat bagaimana kekuatan politik Jokowi mulai meredup, terutama dengan semakin dekatnya akhir masa jabatannya. Karena hal ini lah, ia menyebut menjadi peluang Prabowo untuk menegaskan posisi sebagai presiden terpilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prabowo perlu menunjukkan kemandirian sebagai presiden. Jangan hanya menggantungkan diri pada kebijakan dan kekuatan politik Jokowi yang semakin melemah," ujar Budhy kepada detikJatim, Kamis (17/10/2024).
Budhy berpendapat salah satu tantangan utama bagi Prabowo adalah bagaimana membawa pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Dengan situasi politik yang dinamis, Prabowo harus mampu membangun pemerintahan yang tidak hanya melanjutkan kebijakan Jokowi, tetapi juga melakukan perbaikan di mana kebijakan-kebijakan tersebut dinilai tidak efektif.
"Siapapun presidennya, yang baik dari pemerintahan sebelumnya harus dilanjutkan. Namun, yang kurang baik harus diperbaiki atau dihentikan," terangnya.
Budhy menambahkan masyarakat Indonesia mengharapkan perubahan nyata di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam hal ini, Prabowo harus mampu menarik simpati rakyat melalui kebijakan yang menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, bukan kepada kelompok politik tertentu.
"Keberpihakan pada rakyat harus menjadi prioritas. Kabinet Prabowo harus mampu membangun fondasi yang kuat tanpa mengakomodasi kepentingan politik semata, " ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa kekuatan politik Jokowi yang semakin lemah seiring berakhirnya masa jabatan, bisa saja dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguatkan posisi mereka. Namun, Budhy menyarankan agar Prabowo berhati-hati dalam memilih siapa saja yang akan diakomodasi dalam kabinetnya, mengingat masyarakat Indonesia semakin sinis terhadap politik akomodasi yang mengabaikan profesionalisme di ujung masa pemerintahan Jokowi.
"Jika Prabowo hanya mengakomodasi tokoh-tokoh politik tanpa mempertimbangkan profesionalisme, itu akan menjadi sinyal buruk bagi masyarakat yang sudah lelah dengan politik Jokowi," ujarnya.
Budhy juga mengatakan siapapun orangnya dan berasal dari manapun bidangnya jika memang profesional tidak masalah. Sehingga tidak mengabaikan politik akomodasi semata, karena negara perlu dikelola secara profesional.
"Intinya, siapapun asal orangnya profesional untuk kerja di bidangnya gak masalah. Jadi tidak sekedar akomodasi politis saja sehingga mengabaikan profesionalisme negara perlu dikelola secara profesional," tandas Budhy.
(abq/iwd)
