.webp)
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro mengampanyekan hajar serangan fajar melalui para ketua RT dan RW. Ia mengajak masyarakat memilih pasangan kepala daerah dengan hati yang mampu membawa kemajuan.
Kampanye hajar serangan fajar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto dihadiri seluruh ketua RT dan ketua RW. Kepada para peserta sosialisasi, Ali mengajak mereka memilih pemimpin 27 November nanti bukan karena diberi uang, tapi berdasarkan kompetensi, sikap dan konsep pembangunan daerah.
Sehingga pada Pilkada 2024 ini, lahir kepala daerah yang berintegritas. Baik wali kota dan wawali Mojokerto maupun gubernur dan wabup Jatim. Kampanye ini sejalan dengan tagline KPK 'Hajar Serangan Fajar untuk Memerangi Korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang kita lakukan ini bagian untuk menciptakan peradaban pada masa yang akan datang. Pemimpin punya kewenangan, bisa bikin kebijakan, kalau salah memilih Kota Mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun. Jadi, jangan dipilih karena uang, pilih lah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan," jelasnya, Minggu (13/10/2024).
Pria yang akrab disapa Mas Pj ini menuturkan, sangat penting memilih kepala daerah yang visioner. Sebab bonus demografi di Indonesia tahun 2030 bakal diiringi berbagai persoalan yang kompleks. Mulai dari kebutuhan lapangan pekerjaan, tempat tinggal hingga ketersediaan pangan.
"Maka jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat," terangnya.
Perbedaan pilihan, lanjut Ali, wajar dalam sistem demokrasi. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat Kota Mojokerto tetap menjaga kerukunan dan persatuan. Sehingga situasi kamtibmas yang sudah kondusif tetap terjaga.
Ali juga mengajak seluruh penduduk Kota Mojokerto menggunakan hak pilihnya 27 November nanti. Daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di wilayahnya mencapai 105.313 jiwa. Agar anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada tak sia-sia.
"RT dan RW harus proaktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit kalau memungkinkan harus dibonceng, dibawa ke TPS, semua yang punya hak pilih sebisa mungkin harus memberikan hak suara," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni. Ia mengimbau masyarakat menjaga kedaulatan dengan bersikap tegas menolak politik uang. Sebab pemimpin yang dipilih karena uangnya bakal melahirkan sejumlah dampak negatif.
"Ada hukum pidana dan penjara. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Ketiga, akan merusak paradigma bangsa," ujarnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati meminta partisipasi para ketua RT dan ketua RW ikut mengawasi politik uang. Sebab personel yang ia miliki sangat terbatas.
"Tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya (para Ketua RT dan RW) menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi pelanggaran," tandasnya.
(abq/fat)
