.webp)
Pemprov Jatim tengah melakukan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Pemprov Jatim mengimbau ASN yang ikut serta tidak tergoda iming-iming oknum yang menjanjikan jabatan dengan harga tertentu.
"Jangan sampai ada yang tergoda iming-iming oknum yang mengaku-ngaku bisa memastikan posisi jabatan dengan imbalan uang tertentu. Ikuti saja prosesnya sesuai prosedur," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni di Surabaya, Jumat (11/10/2024).
Perempuan yang akrab disapa Yuyun ini membeberkan 4 posisi yang saat ini tengah dilakukan seleksi terbuka (selter) ialah Direktur Utama RSUD dr Soedono Madiun, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yuyun, ada beberapa aspek yang akan dinilai oleh tim seleksi di antaranya rekam jejak, asasmen, hingga proses wawancara.
"Nanti kalau tidak salah bobotnya itu untuk rekam jejak dan asasmen, masing-masing 20. Kemudian bobot makalah 25, dan bobot wawancara itu 35," bebernya.
Yuyun kemudian membeberkan ada 40 pelamar yang mendaftar sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian ada 14 pelamar yang mendaftar sebagai Kepala Biro Hukum. Lalu ada 51 pelamar mendaftar Kepala Biro Organisasi, dan ada 11 pelamar yang mendaftar sebagai Direktur RSUD dr Soedono Madiun.
"Kemudian, ada sebanyak 72 pelamar yang terdiri dari 54 ASN pemprov, 17 ASN pemkab/kota dan 1 orang non ASN. Dari 72 pelamar itu, ada 58 yang lolos hasil seleksi administrasi dan 14 tidak memenuhi syarat (TMS)," kata Yuyun.
Yuyun membeberkan, 58 pelamar yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti pelaksanaan seleksi asesmen pada Rabu-Kamis (9-10/10/2024) di Kanreg II BKN Surabaya.
"Besok akan dilakukan rapat pansel dan diumumkan hasil seleksi asesmen. Setelah itu dilakukan seleksi penulisan makalah dan wawancara pada 14-15 Oktober. Kemudian, 15-16 Oktober akan diumumkan hasil akhir asesmen," jelasnya.
Yuyun kembali menegaskan agar pejabat tidak tergoda iming-iming yang tidak jelas, semisal jika pejabat ingin lolos asesmen harus membayar uang hingga miliaran.
"Tidak benar yang harus bayar 1 meter (Rp 1 miliar) itu. Jangan percaya kalau ada yang bilang dekat dengan ini, dekat dengan itu. Dalam menentukan siapa yang jadi, ada kriteria sendiri. Sangking hati-hatinya kita, lembaga assesment sudah akreditasi A. BKD Jatim punya lembaga. Ini karena hanya 6 lembaga yang punya akreditasi A secara nasional. Tapi kami pakai lembaga asesment milik BKN, untuk menjaga kredibilitas. Tes asesmen juga dilakukan di Kanreg II BKN, bukan di BKD Jatim," tegasnya.
"Pansel asesmen diketuai Prof Nuh, Sekretaris Pak Bobby. Ada anggota Pak Suko, Prof Masud, dan Kepala Kanreg II BKN. Yang terpilih adalah terbaik bagi Pemprov Jatim. Saya nggak ingin ada permainan atau ada masalah-masalah. Jangan percaya sama oknum BKD Jatim yang menjanjikan jabatan apapun. Saya tegaskan tidak ada pembayaran apapun sejak pendaftaran," pungkasnya.
(abq/iwd)
